Balikpapan, infosatu.co — Program pendidikan gratis melalui skema Gratispol Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai menjadi solusi nyata bagi ribuan mahasiswa dalam melanjutkan pendidikan tinggi.
Di Universitas Mulia Balikpapan, program tersebut bahkan disebut mampu menekan angka mahasiswa cuti hingga putus kuliah akibat terkendala biaya.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pendidikan Gratispol Universitas Mulia Sumardi mengatakan, kehadiran program tersebut memberikan dampak besar terhadap keberlangsungan studi mahasiswa, terutama bagi mereka yang sebelumnya kesulitan membayar biaya kuliah.
“Program Pendidikan Gratispol ini sangat membantu mahasiswa. Sebelum ada program ini, cukup banyak mahasiswa yang memilih cuti bahkan menghilang karena persoalan biaya pendidikan,” ujarnya saat diwawancarai, Rabu 13 Mei 2026.
Ia membeberkan, pada tahun akademik 2025 jumlah mahasiswa Universitas Mulia yang diusulkan sebagai penerima bantuan Pendidikan Gratispol mencapai sekitar 1.500 orang. Jumlah itu meningkat dibanding kuota sebelumnya yang berada di kisaran 1.200 mahasiswa.
Menurut Sumardi, program tersebut diperuntukkan bagi mahasiswa yang memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya telah berdomisili di Kaltim minimal tiga tahun. Penerima bantuan juga dibatasi berdasarkan usia.
“Untuk mahasiswa S1 usia maksimal 25 tahun. Sedangkan S2 dan S3 umumnya maksimal 35 tahun. Khusus dosen atau tenaga pendidik masih ada toleransi usia hingga 40 sampai 45 tahun,” jelasnya.
Tak hanya menyasar mahasiswa reguler, Program Pendidikan Gratispol juga memberikan prioritas kepada guru maupun dosen yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang magister dan doktoral.
Besaran bantuan yang diterima mahasiswa disesuaikan dengan nominal Uang Kuliah Tunggal (UKT) masing-masing program studi. Untuk jurusan umum seperti ekonomi, hukum, dan komunikasi, rata-rata bantuan mencapai Rp5 juta per semester.
Sementara itu, program studi farmasi memperoleh bantuan sekitar Rp7,5 juta per semester. Adapun mahasiswa kedokteran mendapat bantuan hingga Rp15 juta per semester, sedangkan program spesialis mencapai Rp20 juta per semester.
“Pembiayaan itu berlaku sampai delapan semester atau hingga mahasiswa lulus sesuai masa studi normal,” katanya.
Meski berjalan cukup baik, pihak kampus masih menghadapi sejumlah kendala administratif. Salah satunya terkait mahasiswa yang belum melengkapi data pada sistem pendaftaran daring Gratispol.
“Kami masih menemukan mahasiswa yang belum mengisi data di website, padahal kampus sudah mengusulkan. Kalau datanya tidak lengkap, dananya harus dikembalikan karena tidak bisa dipertanggungjawabkan pencairannya,” ungkap Sumardi.
Pihak kampus, lanjut dia, terus melakukan pendampingan terhadap mahasiswa penerima bantuan agar tetap aktif menjalani perkuliahan dan segera melapor apabila menghadapi kendala akademik maupun administrasi.
“Kalau mahasiswa tiba-tiba hilang tanpa laporan itu yang menyulitkan. Tapi selama masih ada komunikasi dan masih dalam masa toleransi, biasanya tetap bisa dibantu,” tambahnya.
Sumardi juga menilai pengelolaan Program Gratispol kini semakin tertata dibanding awal pelaksanaannya. Pemerintah daerah disebut telah menyiapkan alokasi anggaran untuk keberlanjutan program pada tahun mendatang.
“Sekarang penganggarannya sudah lebih jelas dan lebih ketat. Sayang kalau mahasiswa tidak registrasi karena dananya nanti kembali ke negara,” pungkasnya.
