Samarinda, infosatu.co – Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat capaian menonjol di sektor pendidikan dengan meraih Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang menengah tertinggi secara nasional, yakni 99,59 persen per Maret 2026.
Angka ini menempatkan Kaltim di atas sejumlah daerah lain seperti Daerah Istimewa Yogyakarta dan Aceh dalam hal keterjangkauan akses pendidikan bagi usia sekolah menengah.
Capaian tersebut menunjukkan semakin luasnya jangkauan layanan pendidikan di daerah.
Namun, di balik angka tinggi itu, persoalan mendasar masih membayangi, terutama terkait keberlanjutan pendidikan dan potensi siswa yang tidak menyelesaikan sekolah.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, menyebut tingginya APK sebagai hasil dorongan bersama pemerintah dan satuan pendidikan dalam membuka akses seluas mungkin bagi masyarakat.
“Secara nasional, APK Kaltim sudah di atas 99 persen. Ini menunjukkan upaya kita dalam memastikan anak-anak usia sekolah tetap bisa mengenyam pendidikan,” ujarnya usai upacara Hardiknas 2026 di Kantor Gubernur Kaltim, Sabtu, 2 Mei 2026.
Ia mengatakan, peningkatan partisipasi pendidikan merupakan bagian dari strategi jangka panjang dalam membangun kualitas sumber daya manusia di daerah.
“Pendidikan adalah fondasi menuju generasi emas. Kita dorong siswa tidak hanya sampai SMA, tetapi juga melanjutkan ke perguruan tinggi, apalagi sudah ada dukungan program gratis,” katanya.
Program pendidikan gratis yang digulirkan pemerintah daerah disebut menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya partisipasi sekolah, terutama bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya terkendala biaya.
Meski demikian, tingginya APK belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan dalam menuntaskan pendidikan.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Armin, menjelaskan APK hanya menggambarkan jumlah siswa yang terdaftar, bukan mereka yang benar-benar menyelesaikan pendidikan.
“APK tinggi karena akses sekolah sudah terbuka luas. Hampir semua wilayah memiliki fasilitas pendidikan. Tetapi itu tidak otomatis berarti semua siswa bertahan sampai lulus,” jelasnya.
Menurut Armin, masih terdapat siswa yang berhenti di tengah jalan meski sempat tercatat sebagai peserta didik. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan pendidikan tidak berhenti pada akses, tetapi juga pada ketahanan siswa untuk menyelesaikan proses belajar.
“Banyak yang sudah masuk sekolah, tapi tidak melanjutkan. Ini yang menjadi tantangan utama saat ini,” katanya.
Ia menyebut faktor ekonomi dan minimnya dukungan keluarga sebagai penyebab dominan siswa putus sekolah. Selain itu, persepsi biaya pendidikan yang masih dianggap tinggi turut memengaruhi keputusan sebagian keluarga.
“Motivasi belajar anak penting, tetapi dukungan orang tua juga sangat menentukan. Masih ada yang belum menjadikan pendidikan sebagai prioritas,” ujarnya.
Untuk menjangkau wilayah dengan keterbatasan akses, pemerintah mulai mendorong penerapan metode pembelajaran yang lebih fleksibel, termasuk pendidikan jarak jauh (PJJ) dan sistem kombinasi daring-luring.
“Kita tidak harus selalu tatap muka. Yang penting anak tetap mendapatkan layanan pendidikan,” kata Armin.
Selain itu, opsi pembangunan asrama bagi siswa dari daerah terpencil juga mulai dipertimbangkan sebagai solusi untuk mengatasi hambatan geografis.
“Di wilayah dengan jumlah siswa terbatas, membangun sekolah baru tidak selalu efektif. Asrama bisa menjadi alternatif agar anak tetap bisa bersekolah,” tambahnya.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah distribusi tenaga pendidik yang belum merata. Di sejumlah wilayah, jumlah guru tidak sebanding dengan kebutuhan, sehingga berpengaruh pada kualitas pembelajaran.
Capaian APK yang tinggi memang menjadi indikator positif bagi perluasan akses pendidikan di Kaltim. Namun, pemerintah diingatkan agar tidak berhenti pada angka tersebut.
“Yang lebih penting adalah memastikan anak-anak tidak hanya masuk sekolah, tetapi juga menyelesaikan pendidikan dengan kualitas yang baik,” pungkas Armin.
