Samarinda, infosatu.co – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kota Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim), terus mengebut penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat.
Langkah ini diambil guna memastikan tata kelola pasar tradisional di Kota Tepian, menjadi lebih profesional dan berpihak pada pedagang kecil.
Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Rusdi menjelaskan bahwa pertemuan terbaru masih bersifat konsolidasi internal di tingkat komisi dan pansus. Hal ini dilakukan untuk mematangkan draf sebelum melangkah ke tahapan koordinasi yang lebih luas.
“Ini masih dalam pengumpulan data-data untuk segera kita finalkan. Tadi tidak memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD), cuma internal saja bersama teman-teman Komisi II,” ujar Rusdi saat ditemui usai rapat, Jumat, 24 April 2026.
Memasuki bulan Mei, Pansus II dijadwalkan akan meningkatkan intensitas pembahasan. Rusdi memberikan sinyal bahwa pihak legislatif akan segera memanggil instansi terkait (OPD) untuk melakukan sinkronisasi aturan agar Raperda ini dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan.
Mengenai rencana uji publik, Rusdi menyebutkan bahwa jadwalnya akan ditentukan setelah rapat berikutnya.
“Yang jelas harus selesai tahun ini. Kami memang menargetkan Raperda ini diselesaikan di tahun 2026 juga,” tegasnya.
Raperda Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat ini diharapkan tidak hanya menjadi payung hukum untuk penarikan retribusi, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan bagi pasar tradisional di tengah gempuran ritel modern yang kian masif di Samarinda.
