Samarinda, infosatu.co – Pemerintah daerah dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Timur (Kaltim) berkumpul di Samarinda dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2026.
Pertemuan yang berlangsung di Arutalla Ballroom Bapperida, Rabumalam, diawali dengan agenda welcome dinner yang menjadi ruang pertemuan awal antar peserta.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengatakan kegiatan tersebut tidak sekadar dimaknai sebagai seremoni pembuka. Menurutnya, momentum tersebut dimanfaatkan untuk membangun komunikasi awal antar pemerintah daerah sebelum masuk ke pembahasan teknis dalam rakorda.
Ia menyebut, forum seperti ini penting untuk memperkuat koordinasi serta menyatukan arah kebijakan antar daerah, khususnya dalam bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.
“Welcome dinner ini bukan sekadar acara seremonial. Kami ingin menjadikannya sebagai momentum untuk membangun arah kebijakan yang lebih terintegrasi dan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, sekaligus memperkuat kolaborasi antar daerah,” kata Andi Harun.
Menurutnya, komunikasi yang terbangun melalui pertemuan informal seperti ini dapat menjadi awal terciptanya kepercayaan antar daerah.
Dari situ, kolaborasi yang lebih konkret diharapkan dapat terbangun dalam pelaksanaan program-program pembangunan.
Ia menilai sinergi antar kabupaten dan kota memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan di tingkat provinsi.
Ketika pemerintah daerah mampu bergerak bersama, maka kontribusi terhadap pembangunan Kaltim akan semakin kuat.
“Kalau kabupaten dan kota bersatu, terintegrasi, dan berkolaborasi kuat, maka itulah kontribusi nyata kita terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” ujarnya.
Selain itu, Andi Harun juga menekankan pentingnya penguatan pengelolaan data dalam pemerintahan daerah.
Menurutnya, di tengah berbagai tantangan pembangunan, pemerintah daerah perlu memastikan setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar data yang kuat.
Ia menilai data yang akurat akan membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan terukur.
“Ke depan kita harus membangun data yang kuat. Pemerintah daerah harus menjadikan data sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar tepat dan terukur,” tutupnya.
