Samarinda, infosatu.co – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, memberikan respons tenang terhadap demonstrasi yang dilakukan Front Mahasiswa Anti Korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat 17 April 2026.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah bersikap transparan dan tidak ada fakta yang disembunyikan terkait polemik sewa mobil dinas Land Rover Defender.
Ia memastikan seluruh persoalan telah dibuka ke publik, termasuk kesalahan, proses, hingga langkah pemulihannya.
Pernyataan itu berangkat dari konferensi pers pada Kamis, 16 April 2026, saat Andi Harun membeberkan hasil review Inspektorat Daerah.
Audit internal tersebut sebelumnya dilakukan sebagai bentuk transparansi agar pemerintah tidak dianggap menutup-nutupi persoalan.
Sebaliknya, hal ini menjadi bukti keseriusan dalam mengawal akuntabilitas sejak awal.
Berdasarkan pemeriksaan tersebut, ditemukan ketidaksesuaian antara spesifikasi kendaraan dalam kontrak dengan kondisi di lapangan.
Nilai sewanya pun mencuat, mencapai sekitar Rp160 juta per bulan.
Ia tidak menutup adanya kekeliruan dari kedua pihak, baik penyedia jasa maupun pemerintah.
Karena itu, Pemkot Samarinda langsung mengambil langkah tegas dengan memutus kontrak kerja sama, menarik dan mengembalikan kendaraan, serta melakukan audit lanjutan untuk menelusuri potensi pelanggaran internal.
Saat dikonfirmasi mengenai aksi pelaporan ke KPK, Andi Harun menegaskan bahwa dirinya tidak merasa perlu memberikan penjelasan tambahan karena semua data sudah dipaparkan sebelumnya.
“Tidak ada tanggapan apa-apa. Semua jawaban terhadap itu sudah saya sampaikan. Dan tidak ada yang tertutupi, semua kita sudah sampaikan secara transparan terbuka,” ujarnya, Senin 20 April 2026.
Ia menekankan bahwa persoalan ini murni masalah kontraktual yang sudah ditangani secara komprehensif.
Meski menghormati hak berpendapat, ia memberikan sinyal adanya kemungkinan kepentingan tertentu di balik aksi massa tersebut.
“Teman-teman wartawan bisa melihat apakah itu aksi yang murni atau ada motif-motif tertentu, ada pihak yang menggerakkan di belakang. Tapi terlepas dari itu, aspirasi masyarakat kita hormati,” katanya.
Di tengah sorotan tajam, Andi Harun justru menegaskan bahwa Pemkot Samarinda tidak membatasi terhadap pengawasan pihak luar. Ia menyatakan kesiapan instansinya untuk berkoordinasi dengan lembaga antirasuah manapun.
“Pemkot Samarinda siap bekerja sama dengan aparat pengawas termasuk KPK dan aparat pengawas lain. Semuanya sudah terbuka, bahkan surat pun kalau mau difoto silakan,” tegas Andi Harun.
Saat ini, fokus utama pemerintah adalah memastikan pemulihan keuangan daerah berjalan maksimal, termasuk pengembalian kelebihan bayar yang sempat terjadi.
“Tingkat kesalahannya sudah kita sampaikan ke publik, termasuk pengembalian kendaraan, pemutusan kontrak, dan pemulihan terhadap kelebihan pembayaran yang sekarang sedang berlangsung,” jelasnya menutup.
