Samarinda, infosatu.co – Untuk pertama kalinya dalam sejarah, puluhan penyandang disabilitas yang tergabung dalam Forum Peduli Penyandang dan Atlet Disabilitas Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Provinsi Kaltim.
Mereka memecah keheningan guna menyuarakan kekecewaan atas hilangnya Bantuan Sosial Terencana (BST) yang selama ini menjadi sandaran hidup bagi ribuan jiwa di Benua Etam.
Langkah ini diambil sebagai akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah saat ini yang dinilai abai terhadap hak-hak dasar kelompok rentan.
Ketua Forum Peduli Penyandang dan Atlet Disabilitas Provinsi Kaltim, Muhammad Ali, menegaskan bahwa aksi ini merupakan titik nadir dari kesabaran mereka.
Menurutnya, komunitas disabilitas yang biasanya memilih jalur diplomasi di balik meja, kini terpaksa turun ke jalan karena merasa suara mereka tak lagi didengar.
“Ini baru pertama kalinya kami di Provinsi Kaltim melakukan aksi seperti ini. Persiapan kami sudah matang, dan sementara ini kami tetap standby di lokasi menunggu instruksi selanjutnya,” ujar Ali, Selasa, 21 April 2026.
Akar persoalan utama yang memicu kemarahan forum adalah penghapusan program BST. Ali membandingkan kebijakan gubernur-gubernur terdahulu yang dinilai jauh lebih berpihak pada kaum disabilitas dibandingkan kepemimpinan saat ini.
“Dari zamannya Awang Faroek sampai Isran Noor, BST itu selalu ada setiap tahun. Bahkan kuotanya sempat naik dari 5.000 menjadi 7.000 orang,” katanya.
“Tapi sekarang, di bawah kepemimpinan yang baru ini, bantuan itu hilang sama sekali. Itulah yang memaksa kami turun ke jalan,” jelasnya.
Ali juga memberikan klarifikasi tegas bahwa gerakan ini murni perjuangan hak, bukan pesanan politik pihak tertentu pasca-Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah).
“Ini bukan karena kami kalah Pilkada, bukan. Tapi kami betul-betul merasakan kerugian nyata. Kebijakan sekarang sangat tidak berpihak kepada masyarakat disabilitas,” tambahnya.
Selain bantuan finansial, forum juga menuntut keadilan di sektor ketenagakerjaan. Selama ini, kuota kerja bagi disabilitas dinilai hanya sekadar formalitas tanpa implementasi nyata di lapangan.
“Ketenagakerjaan itu masih pilih-pilih. Kami tidak diberi kesempatan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Kalaupun ada, hanya segelintir perusahaan ritel seperti Indomaret atau Alfamidi yang mau menerima kami,” ungkap Ali.
Persoalan kian pelik dengan banyaknya laporan mengenai kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan milik penyandang disabilitas yang mendadak nonaktif.
“Banyak laporan masuk bahwa BPJS teman-teman banyak yang mati. Padahal kami ini kelompok yang sangat rentan sakit. Jaminan kesehatan adalah harga mati bagi kami,” tegasnya.
Ia menyebut hilangnya hak-hak disabilitas sebagai rapor merah bagi kepemimpinan di Kaltim.
“Sepanjang perjalanan sejarah gubernur di sini, menurut kami yang sekarang adalah yang terburuk karena mengambil hak-hak disabilitas,” katanya.
“Janji-janji pemberian kursi roda dan bantuan lainnya sampai sekarang tidak pernah terealisasi. Saya melihat janji itu hanya omong kosong,” tegasnya.
Menurutnya jika tidak mampu menghadirkan kebijakan yang adil dan berpihak, menurutnya, seharusnya ada keberanian untuk mengevaluasi diri.
“Kalau memang tidak mampu memberikan kenyamanan, keadilan, dan kebijakan, mundur saja. Masih banyak orang yang mau memberikan yang terbaik di Bumi Borneo ini. Tolong kembalikan hak-hak disabilitas, itu perjuangan pertama hari ini,” pungkasnya.
Aksi ini menjadi pengingat keras bagi pemerintah daerah bahwa penyandang disabilitas bukanlah objek politik yang bisa diabaikan.
Mereka menuntut pemenuhan hak konstitusional yang setara, yakni hak untuk hidup layak, sehat, dan berdaya di tanah mereka sendiri.
