Samarinda, infosatu.co – Penanganan wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) khususnya dalam hal pemerataan akses digital dan infrastruktur dasar, tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan harus melalui kolaborasi lintas sektor.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Faisal, Selasa, 7 April 2026.
“Penanganan 3T ini tidak bisa sendiri. Semua harus terintegrasi mulai dari listrik, jalan hingga jaringan internet. Kalau listrik tidak ada kita juga tidak bisa memasang jaringan digital,” katanya.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini masih terdapat sejumlah desa di Benua Etam yang belum memiliki akses listrik maupun jaringan internet, bahkan masih mengalami blank spot.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri, terlebih beberapa wilayah 3T di Kaltim berbatasan langsung dengan negara lain yang memiliki infrastruktur lebih maju.
“Ini jadi perhatian kita bersama karena wilayah perbatasan itu berhadapan dengan negara yang infrastrukturnya jauh lebih baik. Kita harus tetap menjaga kedaulatan dan kualitas hidup masyarakat di sana,” tegasnya.
Di tengah keterbatasan anggaran tahun 2026, Diskominfo Kaltim tetap memprioritaskan pemerataan akses internet sebagai bagian dari visi pembangunan daerah.
Diketahui, saat ini pihaknya telah menjangkau 803 desa dari total 841 desa di Kaltim.
“Masih ada 38 desa yang belum terjangkau, dan sekitar 20 di antaranya belum memiliki listrik. Ini yang menjadi fokus kita ke depan, dan ditargetkan bisa diselesaikan pada perubahan anggaran,” jelasnya.
Ia pun berharap, dengan sinergi antar perangkat daerah target pemerataan akses digital di seluruh desa di Kaltim dapat segera terwujud.
“Kalau semua bergerak bersama penyelesaiannya akan jauh lebih cepat dan efektif,” pungkasnya.
