Samarinda, Infosatu.co — Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda Darmadi, menyampaikan bahwa pembangunan rumah pompa, instalasi pompa, serta jaringan listrik menjadi prioritas agar sistem pengendalian banjir di kawasan Sempaja bisa segera beroperasi maksimal tahun ini.
Menurutnya, kolam retensi yang telah dibangun saat ini belum berfungsi optimal karena masih ada saluran yang belum terkoneksi, khususnya aliran dari Jalan Padat Karya menuju sistem utama.
Akibatnya, air yang seharusnya masuk ke kolam retensi justru masih melimpas ke sejumlah titik, termasuk kawasan Simpang 4 dan sekitarnya.
“Kalau seluruh saluran sudah terkoneksi, air akan terbagi. Tidak lagi meluap ke Simpang 4, tapi langsung masuk ke sistem menuju Gang Ahim dan PM Nur,” jelas Darmadi, Rabu 4 Maret 2026.
Darmadi menyebut total panjang saluran di kawasan tersebut sekitar dua kilometer. Namun, masih ada sekitar 366 meter yang belum tersambung.
Untuk penyambungan itu, dibutuhkan anggaran sekitar Rp13 miliar dan telah diusulkan dalam perencanaan tahun ini.
Ia menegaskan, meski sebagian saluran lama masih berupa tanah dan terdapat sedimentasi, langkah awal yang dilakukan adalah memastikan aliran air bisa berjalan lebih dulu melalui pembersihan dan penyambungan titik terputus.
Selain itu, kawasan terdampak yang diharapkan mengalami pengurangan banjir meliputi Perumahan Bengkuring dan wilayah utara sekitarnya.
Darmadi juga memaparkan bahwa total target pembangunan kolam retensi di kawasan tersebut mencapai 27 hektare.
Saat ini, baru sekitar 16 hektare yang telah terealisasi, sementara sisanya masih dalam proses pembebasan lahan.
Ke depan, tanggul kolam akan diperkuat dengan konstruksi turap agar lebih efektif menahan tekanan air dan memungkinkan peningkatan kapasitas tampung melalui pendalaman kolam.
Untuk wilayah Pampang, progres pembangunan telah mencapai sekitar 3,94 hektare. Tahun ini kembali dianggarkan tambahan 1,5 hektare dengan nilai sekitar Rp10 miliar.
Kendala utama masih pada proses pembebasan lahan yang belum sepenuhnya selesai.
Ia menambahkan, seluruh pekerjaan mengacu pada masterplan drainase Kota Samarinda yang disusun pada 2024 dan akan direviu setiap lima tahun.
Namun, perubahan tata guna lahan yang cepat menjadi tantangan tersendiri dalam pengendalian banjir.
“Penanganan banjir ini bertahap. Kita tingkatkan kapasitas dan konektivitas sedikit demi sedikit,” pungkasnya.
