Bontang, infosatu.co – Pemerintah Kota Bontang Kalimantan Timur (Kaltim) hingga kini belum mengambil langkah pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), meskipun kondisi fiskal daerah sedang mengalami penurunan.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengatakan pemerintah daerah masih berupaya mempertahankan hak ASN di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang didorong pemerintah pusat kepada seluruh daerah.
Menurutnya, sejumlah daerah lain bahkan sudah lebih dulu melakukan penyesuaian atau pemotongan terhadap TPP ASN.
“Setiap daerah sudah melakukan pemotongan TPP, tapi Bontang saya usahakan untuk tidak ada pemotongan,” ujar Neni, Jumat, 24 April 2026.
Ia menjelaskan, saat ini Pemkot Bontang masih berharap pada sumber pendapatan daerah, khususnya dari Dana Bagi Hasil (DBH) serta Bantuan Keuangan (Bankeu) dari pemerintah provinsi.
Namun demikian, terdapat kekhawatiran bahwa bantuan keuangan bagi kabupaten dan kota ke depan berpotensi tidak lagi tersedia.
“Kita masih berharap dari DBH dan Bankeu. Tapi kabarnya Bankeu untuk kabupaten/kota bisa jadi tidak ada,” katanya.
Kondisi tersebut, lanjut Neni, tentu perlu diantisipasi karena dapat berdampak terhadap kebijakan keuangan daerah di masa mendatang, termasuk dalam menjaga stabilitas belanja pegawai.
Ia juga menyinggung kondisi sejumlah daerah lain yang telah lebih dulu memangkas TPP ASN dalam jumlah cukup besar.
Menurutnya, terdapat daerah yang hanya mampu memberikan TPP kepada pejabat setingkat kepala seksi sekitar Rp1,5 juta per bulan.
“Kita bisa lihat daerah lain, kepala seksi TPP-nya hanya sekitar Rp1,5 juta. Sementara kita masih sama,” ujarnya.
Meski TPP di Bontang masih dipertahankan, Neni menegaskan hal tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kinerja ASN di lingkungan pemerintah kota.
Ia meminta setiap pegawai bekerja dengan target yang jelas dan terukur pada setiap triwulan.
“Kerja harus bagus. Triwulan pertama apa yang dikerjakan, triwulan kedua, ketiga, dan keempat harus disiapkan angkanya,” tegasnya.
Neni juga mengingatkan agar seluruh ASN menghargai upaya pemerintah daerah yang masih berusaha menjaga TPP tetap utuh.
Menurutnya, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan inisiatif dan tanggung jawab dalam bekerja.
“Harus banyak inisiatif dalam bekerja, karena sebagian daerah lain TPP sudah dipotong sekian persen,” pungkasnya. Adv
