Samarinda, infosatu.co – Di balik capaian pertumbuhan ekonomi yang positif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mengingatkan adanya persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan.
Struktur ekonomi daerah dinilai masih terlalu bergantung pada sejumlah sektor utama, sehingga rawan terguncang jika terjadi perlambatan usaha.
Peringatan itu mengemuka dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Wakil Ketua Pansus LKPj Abdul Rohim menilai, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum otomatis mencerminkan fondasi ekonomi yang kuat.
Menurutnya, perekonomian Samarinda saat ini masih ditopang sektor konstruksi, perdagangan besar, dan pertambangan. Ketergantungan terhadap sektor dominan tersebut dinilai berisiko apabila sewaktu-waktu mengalami tekanan.
“Angka pertumbuhan memang menggembirakan, tapi kita perlu melihat apakah struktur ekonominya sudah kuat dan berimbang,” ujar Abdul Rohim.
Ia menegaskan, daerah membutuhkan komposisi ekonomi yang lebih sehat agar tidak mudah terdampak gejolak pasar maupun perlambatan di sektor tertentu.
Jika hanya bergantung pada sektor besar, maka stabilitas ekonomi daerah akan sulit dijaga dalam jangka panjang.
Selain struktur ekonomi, DPRD juga menyoroti persoalan kemandirian fiskal Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebut masih sangat bertumpu pada penerimaan pajak, sehingga rentan terpengaruh kondisi ekonomi masyarakat.
Menurut Abdul Rohim, ketika daya beli menurun atau aktivitas ekonomi melambat, kemampuan warga dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajak ikut menurun. Situasi itu berpotensi langsung menekan pendapatan daerah.
“Ketika ekonomi melemah, kemampuan masyarakat membayar pajak juga turun. Ini langsung berdampak pada pendapatan daerah,” tegasnya.
Karena itu, DPRD mendorong Pemkot Samarinda mulai memperluas basis ekonomi sekaligus sumber pendapatan daerah. Langkah tersebut dinilai penting agar pertumbuhan tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga merata dan berkelanjutan.
Sejumlah sektor alternatif yang dinilai potensial untuk diperkuat antara lain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pariwisata, pertanian, serta perdagangan skala kecil.
Pengembangan sektor-sektor ini diyakini dapat membuka lapangan kerja baru sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi lokal.
DPRD berharap evaluasi melalui Pansus LKPJ tidak hanya berhenti pada catatan administratif, tetapi menjadi bahan perbaikan kebijakan pembangunan ke depan.
“Dengan struktur ekonomi yang lebih beragam, Samarinda dinilai akan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi di masa mendatang,” pungkasnya.
