Samarinda, infosatu.co – Perbandingan Implementasi program beasiswa Gratispol pendidikan dengsan Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) terus menjadi perhatian publik, termasuk akademisi.
Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (IKIP PGRI), Abdul Rozak Fahrudin mengatakan regulasi yang ketat dan sistem verifikasi berbasis teknologi informasi (IT) dinilai menjadi kunci utama dalam penyaluran bantuan pendidikan tersebut agar tepat sasaran.
Ia menjelaskan bahwa seluruh proses pendaftaran beasiswa Gratispol saat ini telah terintegrasi melalui sistem yang memungkinkan mahasiswa mengunggah dokumen secara mandiri.
Namun, kelengkapan dan kesesuaian data menjadi penentu utama kelolosan.
“Tim verifikator akan menyesuaikan dokumen yang di-upload. Jika Kartu Keluarga (KK) kurang dari tiga tahun, umur lebih dari 25 tahun, atau berasal dari luar Kaltim, sistem otomatis akan menolak. Verifikasi bekerja berdasarkan aturan yang ada,” ujarnya, Rabu, 25 Februari 2026.
Rozak mengungkapkan bahwa di perguruan tinggi swasta, kendala utama yang sering ditemui adalah pembatasan usia. Di mana banyak mahasiswa swasta yang merupakan pekerja mandiri dengan usia di atas 25 hingga 30 tahun, sehingga mereka tidak memenuhi syarat administrasi meskipun secara akademis membutuhkan bantuan.
“Kalau di negeri rata-rata mahasiswanya murni dibiayai orang tua dan usianya masih muda. Di swasta banyak yang kuliah sambil kerja, umurnya sudah lewat 25 tahun, jadi otomatis tersortir oleh sistem,” jelasnya.
Ia juga menanggapi adanya kasus penolakan pada kelas eksekutif salah satu perguruan tinggi di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) beberapa waktu lalu.
Menurutnya, hal itu terjadi karena kelas eksekutif memang tidak masuk dalam regulasi penerima beasiswa yang telah ditetapkan pemerintah provinsi.
Terkait efektivitas sistem, Rozak menilai peralihan ke sistem online sangat memudahkan mahasiswa, terutama yang berasal dari daerah jauh seperti Berau atau Mahakam Ulu, tepatnya daerah Melak.
“Dulu mahasiswa harus bawa dokumen fisik ke Samarinda, biaya transportasinya saja sudah mahal. Sekarang cukup upload. Meskipun tim verifikator di biro kesra hanya sekitar 10 orang, sistem IT ini sudah cukup baik dan memudahkan,” tambahnya.
Rozak juga membandingkan alokasi anggaran beasiswa era pemerintahan saat ini yang dinilainya jauh lebih besar dan inklusif dibandingkan periode sebelumnya.
Katanya, jika dulu beasiswa bersifat stimulan dengan kuota terbatas, kini jangkauannya meluas hingga jenjang S2 dan S3, bahkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Anggaran untuk 2026 ini hampir satu triliun lebih. Ini luar biasa karena mencakup semua semester, mulai dari mahasiswa baru sampai semester delapan. Karena dulu saya kuliah S3 bayar sendiri, sekarang PNS pun dibiayai sampai tuntas,” ungkapnya.
Guna membantu mahasiswa yang kesulitan dengan sistem digital, kampus IKIP PGRI Kaltim juga menyediakan fasilitas pendampingan.
Mahasiswa yang mengalami kendala teknis saat mengunggah dokumen dapat dibantu langsung oleh operator di kampus agar tidak kehilangan kesempatan mendapatkan beasiswa tersebut.
