Samarinda, infosatu.co – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) memperketat pengawasan terhadap dua proyek rehabilitasi jaringan irigasi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dengan total anggaran mencapai Rp15 miliar.
Melalui Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS), Kejati Kaltim melakukan monitoring dan evaluasi (monev) langsung di lapangan untuk memastikan pekerjaan sesuai aturan, tepat waktu, dan bebas dari praktik korupsi.
“Pengawasan dilakukan untuk menjamin mutu, ketepatan waktu, dan efisiensi anggaran. Ini juga bentuk komitmen kami mencegah terjadinya penyimpangan sejak awal,” jelas Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim, Toni Yuswanto, Kamis, 2 Oktober 2025.
Adapun proyek yang diawasi berada di Desa Tanah Abang, Kecamatan Long Mesangat, senilai Rp7 miliar.
Serta Desa Miau Baru, Kecamatan Kombeng, senilai Rp8 miliar. Keduanya ditinjau secara bergiliran pada 29 dan 30 September 2025.
Pengawasan ini merupakan tindak lanjut dari pakta integritas antara Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV dan Kejati Kaltim yang diteken akhir Mei lalu, mencakup tujuh kegiatan strategis di wilayah tersebut.
Dari hasil peninjauan, tim kejaksaan melakukan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) yang berisiko mengganggu kelancaran proyek.
Langkah ini diambil sebagai upaya antisipasi terhadap kemungkinan penyimpangan yang bisa berujung pada tindak pidana korupsi.
Toni menegaskan, keberadaan PPS merupakan mandat langsung dari Jaksa Agung ST Burhanuddin agar kejaksaan turut mengawal jalannya pembangunan nasional.
“Tujuannya jelas, agar manfaat proyek benar-benar dirasakan masyarakat dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.
