Samarinda, infosatu.co – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto masih menghadapi berbagai tantangan di Kalimantan Timur (Kaltim).
Dari total 1.037 koperasi yang terbentuk, baru sebagian kecil yang benar-benar aktif menjalankan usaha. Hal itu diketahui dalam Rapat Koordinasi Tim Satgas KDKMP se-Kaltim yang digelar di Kantor Disperindagkop Kaltim Jalan MT Haryono Samarinda pada Rabu, 24 September 2025.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop-UMKM) Kaltim, Heni Purwaningsih menilai lambatnya progres program tersebut, sehingga perlunya adanya percepatan di semua lini.
“Program ini merupakan amanat presiden. Tidak bisa hanya mengandalkan provinsi, tetapi harus ada sinergi dari pusat hingga desa. Semua pihak harus bergerak bersama agar koperasi benar-benar hidup dan memberi manfaat nyata,” ujar Heni.
Data terakhir mencatat, baru 712 koperasi (71 persen) yang terdaftar di aplikasi Simkopdes, sementara 325 koperasi (29 persen) belum bisa masuk sistem akibat kendala teknis, terutama akses jaringan internet di pedalaman.
Lebih jauh, dari koperasi yang sudah aktif, hanya 29 koperasi yang berhasil membuka usaha dengan total 42 gerai, sementara sisanya masih terbatas pada tahap kelembagaan.
Untuk kemitraan dengan BUMN, baru 39 koperasi yang mengajukan, dan hanya 7 koperasi menandatangani perjanjian resmi.
“Potret ini menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah. Jangan sampai koperasi berhenti di tahap pendirian tanpa aktivitas usaha,” tegas Heni.
Mengacu Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, KDKMP wajib mengelola tujuh jenis gerai diantaranya kantor koperasi, sembako, pupuk, cold storage, gudang, logistik, serta apotek atau klinik.
Selain itu, daerah juga diberi ruang menambah satu gerai tambahan berbasis kearifan lokal. Heni menekankan, pemetaan potensi desa menjadi faktor kunci.
“Tidak semua desa cocok dengan usaha yang sama. Ada yang potensinya di sembako, ada yang di sektor gas, ada pula di bidang lain. Karena itu, kearifan lokal harus jadi dasar pengembangan,” jelasnya.
Presiden Prabowo sebelumnya telah merevisi target nasional pembiayaan KDKMP tahun 2025 menjadi 20.000 koperasi dari sebelumnya 16.000, dengan plafon pinjaman maksimal Rp3 miliar untuk setiap koperasi.
Kaltim sebagai salah satu provinsi dengan jumlah koperasi terbanyak diminta mempercepat realisasi agar manfaat program lebih cepat dirasakan masyarakat.
“KDKMP bukan hanya membangun koperasi, tetapi membuka lapangan kerja baru. Sistem kemitraan yang terhubung dengan BUMN akan memastikan program ini berjalan transparan dan terukur,” pungkas Heni.
