Samarinda, Infosatu.co – Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, menegaskan bahwa penetapan jadwal dewan melalui Badan Musyawarah (Banmus) sudah jelas dan tidak menimbulkan perbedaan pandangan.
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Paripurna ke-32 DPRD Kaltim pada Selasa, 19 Agustus 2025, saat membahas hasil revisi agenda Masa Sidang II tahun ini.
Menurutnya, dalam proses Banmus sebelumnya sempat muncul usulan agar Badan Anggaran (Banggar) melakukan lebih dari satu kali rapat internal.
Hal itu untuk menindaklanjuti KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) tahun 2025/2026. Namun setelah melalui komunikasi dengan pimpinan, diputuskan cukup satu kali rapat internal.
“Jadwal kita sudah clear. Awalnya memang ada masukan agar Banggar rapat lebih dari sekali, baik untuk KUA-PPAS tahun 2025 maupun 2026. Tetapi setelah pertimbangan dan komunikasi, akhirnya disepakati cukup satu internal saja,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penetapan ini bukan tanpa alasan. Salah satunya untuk memberi ruang bagi Banggar memaksimalkan tugas dan fungsi mereka dalam rentang waktu terbatas.
Menurutnya, walaupun tidak bisa mengakomodasi semua masukan, yang terpenting adalah agenda inti tetap berjalan.
“Kenapa difokuskan seminggu penuh, sekitar empat hari? Supaya teman-teman di Banggar bisa optimal. Lebih baik terlambat sedikit daripada tidak sama sekali,” tambahnya.
Salehuddin juga menekankan bahwa tidak semua kepentingan bisa diakomodasi dalam jadwal kerja DPRD.
Banyak alat kelengkapan dewan (AKD) lain yang juga membutuhkan ruang agenda. Karena itu, Banmus mengambil jalan tengah agar tidak terjadi penumpukan kegiatan.
“Mohon maaf, jadwal ini tidak bisa mengakomodir semua usulan. Banyak alat kelengkapan dewan yang minta ruang, jadi kami memilih jalan tengah. Yang penting, agenda prioritas tetap berjalan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa jadwal yang sudah disusun hendaknya dimaksimalkan. Dengan adanya kerangka waktu yang jelas, setiap alat kelengkapan dewan diharapkan mampu menjalankan fungsinya secara efektif.
“Orkestrasi agenda ada di pimpinan, tinggal bagaimana kita memaksimalkan tugas sesuai peran masing-masing,” tutup Salehuddin.
