Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang bersih, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan anggaran.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Kaltim, H Rudy Mas’ud, dalam momentum pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim yang baru, Edy Suharto, pada Senin, 30 Juni 2025 di Lamin Etam, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur.
Gubernur menyampaikan bahwa keberadaan BPKP sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah memiliki posisi strategis, bukan hanya dalam konteks audit, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam mempercepat pembangunan daerah.
Dalam struktur tata kelola pemerintahan yang semakin terbuka dan dituntut akuntabel oleh masyarakat, BPKP diharapkan hadir sebagai pengawal yang berperan membina, bukan hanya menilai atau menegur.
Oleh karena itu, peran Kepala Perwakilan BPKP yang baru dinilai sangat penting dalam melanjutkan sinergi dengan seluruh pemangku kebijakan di daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur juga menyampaikan pentingnya pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh dan mendalam, terutama untuk memastikan bahwa anggaran yang dikelola pemerintah tidak disalahgunakan dalam bentuk apapun.
Menurutnya, anggaran daerah harus diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan publik, dengan prinsip efisiensi dan efektivitas yang terukur.
Ia juga menyampaikan harapan agar Kepala BPKP yang baru dapat segera beradaptasi dan bekerja sama dengan seluruh unsur pemerintahan di Kaltim, termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta kabupaten dan kota.
Dia menggarisbawahi bahwa kecepatan dan ketepatan dalam melaksanakan pengawasan menjadi bagian penting untuk menghindari tumpukan serapan anggaran di akhir tahun.
Pengawasan anggaran yang efektif, menurutnya, juga akan memperkuat upaya pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik.
Selama ini, Provinsi Kalimantan Timur telah membuktikan pencapaian tata kelola yang baik dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 12 kali berturut-turut.
Capaian ini merupakan hasil dari kerja sama dan koordinasi yang erat antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan, termasuk BPKP.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan apresiasi atas pengabdian Kepala BPKP sebelumnya, Felix Joni Darjoko, yang kini mengemban tugas baru sebagai Direktur Pengawasan BUMN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Ia menyatakan bahwa dedikasi dan kontribusi Felix selama bertugas di Kaltim telah memberikan dampak nyata, khususnya dalam pengawasan sektor strategis dan peningkatan sistem keuangan daerah.
Dengan pergantian kepemimpinan ini, dia berharap semangat baru yang dibawa oleh Edy Suharto dapat memperkuat kolaborasi dan menjaga kesinambungan program-program strategis.
Ia menegaskan bahwa semua pihak harus terlibat aktif dalam membangun sistem pengelolaan anggaran yang tidak hanya tertib administrasi, tetapi juga berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.
Akhir sambutan Gubernur diwarnai dengan ajakan untuk memperkuat sinergi antar lembaga dan terus berinovasi dalam pengawasan keuangan dan pembangunan.
Ia menutup dengan menekankan bahwa integritas dan transparansi akan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan Kaltim yang maju dan sejahtera. (Adv/Diskominfokaltim)
Editor : Nur Alim
