Samarinda, Infosatu.co – Penindakan terhadap mafia pangan mulai menyasar praktik perdagangan beras yang diduga banyak merugikan konsumen. Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tiga pekan terakhir.
Salah satu praktik yang menjadi perhatian pemerintah adalah perdagangan beras fortifikasi. Produk tersebut dipasarkan dengan klaim mengandung vitamin B12, tetapi berdasarkan temuan yang disampaikan Amran, kandungan vitamin tersebut justru tidak ditemukan.
Persoalan semakin serius karena beras tersebut dijual dengan harga jauh di atas harga beras pada umumnya. Amran menyebut harga jualnya mencapai Rp56 ribu per kilogram, sedangkan harga yang seharusnya berada di kisaran Rp13.500 per kilogram.
“Yang ditipu adalah masyarakat. Dan itu tidak boleh,” tegasnya saat meninjau Pasar Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Senin, 16 November 2026.
Ia menilai praktik tersebut bukan sekadar persoalan ketidaksesuaian harga, melainkan juga menyangkut hak konsumen untuk mendapatkan produk sesuai informasi yang dicantumkan dalam kemasan.
Amran bahkan menyebut potensi keuntungan dari praktik tersebut mencapai Rp89 triliun. Karena itu, pemerintah meminta aparat penegak hukum menelusuri pihak-pihak yang berada di balik praktik perdagangan tersebut.
Ia menegaskan, penindakan tidak boleh justru menyasar pedagang kecil yang berjualan di pasar. Pemerintah ingin pengawasan difokuskan kepada produsen dan distributor besar yang diduga memainkan harga.
“Jangan diganggu masyarakat kecil. Itu perintah Bapak Presiden. Karena yang melakukan adalah level produsen, distributor. Kalau itu tidak ada ampun. Ancamannya tujuh tahun,” jelasnya.
Menurut Amran, sekitar 120 orang telah ditindak dalam rangkaian pemberantasan mafia pangan. Sementara 13 tersangka yang diumumkan merupakan perkembangan penindakan selama tiga pekan terakhir.
Ia juga meminta Satgas Pangan tidak memberikan ruang bagi pelaku usaha yang sengaja memanfaatkan rantai distribusi untuk mengambil keuntungan dengan merugikan masyarakat.
“Pengusaha sektor pangan jangan mempermainkan rakyat kecil. Kalau mempermainkan, kami tidak beri ruang,” tuturnya.
Amran menilai kondisi stok pangan nasional yang saat ini relatif kuat seharusnya menjadi momentum untuk membenahi tata kelola perdagangan pangan. Pemerintah, kata dia, tidak ingin stabilitas pasokan yang sudah terjaga justru dimanfaatkan segelintir pelaku usaha untuk memainkan harga dan merugikan masyarakat.
