Samarinda, infosatu.co – Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Faisal, memastikan program Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2025-2030 (Gratispol) bukan sekadar janji politik tanpa realisasi.
Penegasan itu disampaikan Faisal dalam sesi jumpa pers yang digelar di Aula Warung Informasi Etam Kaltim (WIEK), Kantor Diskominfo Kaltim, Rabu, 18 Juni 2025.
Di hadapan puluhan jurnalis dari berbagai media, baik cetak, daring, maupun elektronik, Diskominfo menghadirkan tiga narasumber kunci dari sektor-sektor layanan publik yang terlibat langsung dalam program.
Hadir dalam forum tersebut antara lain Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Dasmiah, dan Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Armin.
Ketiganya menjabarkan aspek teknis pelaksanaan serta capaian awal program yang digadang sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap kelompok rentan.
Dalam paparannya, Faisal menekankan pentingnya transparansi informasi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program yang telah menarik perhatian publik sejak diumumkan.
“Kami ingin masyarakat benar-benar memahami bahwa ini bukan sekadar janji, tetapi sudah terimplementasi dan terus diperbarui,” ujarnya.
Ia menambahkan, pada agenda berikutnya pemerintah akan menghadirkan langsung para guru dan marbot masjid yang terpilih sebagai peserta program ibadah umrah.
“Nanti dihadirkan langsung para guru serta para marbot supaya riil ini benar yang akan berangkat umrah. Ini bukti nyata, bukan bohongan,” tegasnya, merespons keraguan sejumlah pihak terhadap efektivitas program.
Gratispol dirancang sebagai skema layanan terpadu lintas sektor, yang menjamin akses masyarakat terhadap hak-hak dasar tanpa biaya. Peluncuran resmi Gratispol dijadwalkan berlangsung Sabtu, 21 Juni 2025 di Melak, Kutai Barat, dan akan berlanjut ke Bontang serta berbagai kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Timur.
Kepala Dinas Kesehatan, Jaya Mualimin, menjelaskan bahwa Gratispol mencakup penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis di seluruh fasilitas kesehatan.
Program ini, kata dia, merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung cakupan jaminan kesehatan semesta melalui kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).
Jadi jelas Bukan Pekerja (BP) yang dibiayai pemerintah daerah, dengan dukungan pemerintah kabupaten dan kota.
Sementara itu, Kepala Biro Kesra, Dasmiah, memaparkan bahwa komponen pendidikan dalam Gratispol menyasar pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkelanjutan.
“Untuk menuju pembangunan SDM berkualitas, perlu membangun 3 sektor utama atau prioritas yaitu: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ujarnya.
Ia menambahkan, hal tersebut selaras dengan Asta Cita ke-4 Presiden Republik Indonesia yang menekankan penguatan SDM melalui pendidikan, sains, teknologi, kesehatan, olahraga, kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Ruang lingkup program Gratispol mencakup pembebasan biaya sekolah dari jenjang SMA/SMK/SLB hingga perguruan tinggi (S1, S2, S3), pelayanan kesehatan gratis dan bermutu, program hidup sehat tanpa stunting (PESUT), layanan internet desa gratis, pembagian seragam sekolah, pembebasan biaya administrasi kepemilikan rumah, hingga program umrah gratis bagi marbot dan penjaga rumah ibadah lainnya.
Untuk pendidikan tinggi, Gratispol menanggung biaya kuliah jenjang diploma, S1, profesi, S2, spesialis, hingga S3 di perguruan tinggi negeri maupun swasta di Kalimantan Timur.
Bantuan ini diberikan kepada mahasiswa baru mulai semester ganjil tahun akademik 2025/2026.
Mulai semester genap tahun 2026, bantuan akan diperluas untuk seluruh mahasiswa yang memenuhi kriteria.
Target penerima manfaat untuk tahun 2025 mencapai 30.943 mahasiswa.
“Pada 2026, jumlahnya diproyeksikan naik menjadi 85.000 mahasiswa, dan diprediksi terus meningkat sedikitnya tiga persen tiap tahun,” sebut Dasmiah.
Sesi jumpa pers yang berlangsung hampir dua jam itu juga membuka ruang tanya-jawab interaktif.
Sejumlah jurnalis mengajukan pertanyaan kritis, mulai dari seleksi peserta umrah hingga transparansi anggaran program. Semua dijawab terbuka oleh para pejabat yang hadir.
Forum ditutup dengan sesi doorstop yang memberi ruang lebih luas kepada media untuk menggali keterangan tambahan.
Melalui pertemuan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak cukup hanya digagas dan dikampanyekan, melainkan harus diwujudkan melalui pelaksanaan yang serius, pengawasan ketat, dan komunikasi yang jujur kepada masyarakat. (Adv/Diskominfokaltim)
Editor : Nur Alim
