Samarinda, infosatu.co – Rangkaian kunjungan lapangan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kaltim tahun 2024 resmi dituntaskan hingga ke Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu).
Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pembangunan menghasilkan sejumlah catatan yang perlu ditindaklanjuti pemerintah provinsi.
Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Firnadi Ikhsan, yang juga sekaligus anggota pansus menyatakan bahwa secara umum program-program yang ditinjau telah terlaksana sesuai dengan target dan ketentuan.
Namun demikian, beberapa proyek masih menghadapi hambatan teknis yang berujung pada perpanjangan waktu pengerjaan.
“Kemarin kita menyelesaikan yang terakhir sesi ke Kubar Mahulu. Kegiatan ini kan sudah terlaksana dari 2024, rata-rata kegiatan kita juga sudah diperiksa oleh BPK, dan memiliki catatan lengkap terkait evaluasinya,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim, Jumat, 23 Mei 2025.
Menurut Firnadi, sejumlah proyek memang mengalami perpanjangan waktu, tetapi pelaksanaannya masih dalam koridor peraturan yang berlaku, seperti berdasarkan Peraturan Gubernur yang memperbolehkan perpanjangan waktu tertentu.
“Memang ada beberapa yang terkendala, tapi masih ada catatan-catatan yang juga sesuai dengan peraturan, misalnya ada kegiatan yang mengalami perpanjangan waktu, tapi sebatas dengan pergub yang ada, itu masih sesuai,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan program pembangunan di dua kabupaten tersebut menjadi bukti bahwa pemerataan pembangunan di daerah terpencil tetap dapat berjalan secara optimal jika disertai komitmen dan pengawasan yang baik.
Namun, tetap dibutuhkan peningkatan efisiensi dan kualitas pekerjaan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Ke depan, kita dorong agar semangat penyelesaian tepat waktu terus dipertahankan, dan perbaikan teknis segera dilakukan terhadap proyek yang ditemukan belum optimal,” lanjut Firnadi.
Hasil evaluasi lapangan ini akan dirumuskan dalam laporan resmi Pansus sebagai rekomendasi DPRD kepada pemerintah provinsi dalam penyusunan program pembangunan tahun berikutnya.
Dengan mengakhiri kunjungan di Kubar dan Mahulu, DPRD Kaltim memastikan bahwa seluruh daerah telah mendapat perhatian dan evaluasi yang sama dalam penilaian kinerja pembangunan tahun 2024.
