Samarinda, infosatu.co – Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar).
Pertemuan ini menjadi ajang berbagi strategi dan pengalaman dalam menghadapi penerapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran, khususnya pemangkasan biaya perjalanan dinas.
Kunjungan dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kubar, Sepe M, didampingi Wakil Ketua I, Agustinus, serta jajaran anggota dewan dan sekretariat.
Rombongan diterima oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kaltim, Hardiyanto, bersama Perencana Ahli Muda Neneng Risnayani dan Staf Keuangan Rosita.
Dalam pertemuan tersebut, Hardiyanto menjelaskan bahwa Sekretariat DPRD Kaltim telah mulai melakukan penyesuaian internal untuk merespons kebijakan penghematan anggaran yang diterbitkan pemerintah pusat.
“Efisiensi ini menuntut kita untuk tetap mempertahankan kualitas layanan kelembagaan, namun dengan anggaran yang terbatas,” katanya.
“Maka strategi kami di Kaltim adalah menata ulang prioritas kegiatan dan memaksimalkan efektivitas setiap kunjungan kerja,” ujarnya di Gedung E, Kompleks DPRD Kaltim, Kamis, 15 Mei 2025.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi antarlembaga serta pemanfaatan teknologi digital untuk mengurangi kebutuhan perjalanan fisik tanpa mengorbankan fungsi pengawasan dan legislasi.
Menurut Hardiyanto, efisiensi anggaran bukan semata soal pengurangan biaya, tetapi bagaimana menciptakan birokrasi yang lebih adaptif dan berorientasi hasil.
Ia menambahkan bahwa kebijakan ini bisa menjadi momentum untuk mempercepat transformasi kerja kelembagaan DPRD yang lebih modern.
Sementara itu, DPRD Kubar menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan penjelasan dari pihak Sekretariat DPRD Kaltim.
Mereka menyebut Kaltim sebagai rujukan penting dalam implementasi kebijakan pusat, terutama karena kompleksitas dan cakupan kerja legislatif di tingkat provinsi.
Pertemuan ini diakhiri dengan diskusi mendalam seputar penyusunan anggaran kerja tahun 2025, langkah efisiensi perjalanan, serta mekanisme pelaporan kegiatan yang transparan dan akuntabel.
“Kami berharap sinergi ini bisa terus terjalin, karena kolaborasi antardaerah seperti ini sangat penting untuk memastikan kebijakan pusat bisa dijalankan tanpa mengganggu pelayanan publik dan fungsi kelembagaan,” tutup Hardiyanto.
