Balikpapan, infosatu.co -Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
“Mudah-mudahan sinergi pusat, provinsi, dan kabupaten/kota ini menjadi penyeimbang pemerataan pembangunan yang adil dan merata,” ungkap Rudy Mas’ud, di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome, Jumat, 25 April 2025.
Menurutnya, sinergi pusat, provinsi dan kabupaten kota ini menjadi penyeimbang pemerataan pembangunan yang adil dan merata. “Jadi sangat penting sinergi pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk penyeimbang pemabngunan yang adil dan merata,”urainya.
Selain itu, ucap Rudy Mas’ud, peringatan hari otonomi daerah, diharapkan dari semangat otonomi daerah, kewenangan daerah dapat diperluas lagi, seperti mengelola sumber daya alam, sehingga akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah.
“Kami minta kewenangan pengelolaan 12 mil laut bagi daerah dan peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH), lebih besar lagi untuk Kaltim,”pintanya.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menyampaikan dalam peringatan hari otonomi daerah 2025, diharapkan dapat memperkuat sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Pembangunan nasional menuntut sinergi total dari atas hingga bawah,” ungkap Bima Arya.
Ia menegaskan bahwa otonomi daerah sejatinya bertujuan untuk menghadirkan pemerataan dan kesejahteraan. Namun menurutnya, keberhasilan ini hanya dapat dicapai jika pemerintah pusat dan daerah sama-sama melakukan evaluasi dan penyesuaian secara simultan.
“Pemerintah pusat terus mengevaluasi pola akselerasi dan sinergi, sejalan dengan irama ‘gaspol’ Presiden Prabowo Subianto, yang sekarang juga diikuti kepala daerah dan salah satunya program Gratispol, yang sudah dijalankan Gubernur Kaltim,” jelasnya.
Bima Arya, juga menyebut, kepala daerah di era otonomi ini perlu tampil sebagai pemimpin inovatif yang mampu menggali potensi daerah, menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, dan membangun sistem pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap rakyat.
“Otonomi adalah soal tanggung jawab, bukan hanya kewenangan. Tapi jika kita lihat data dan capaian di berbagai daerah, saya bangga banyak yang menunjukkan angka-angka yang impresif,” tuturnya dengan optimis.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa masih banyak daerah dengan kapasitas fiskal lemah dan alokasi APBD yang belum menyentuh kepentingan publik secara maksimal. Hal ini menurutnya menjadi pekerjaan rumah besar dalam membangun Indonesia Emas 2045.
Upacara Hari Otda kali ini juga dirangkai dengan penyerahan penghargaan atas hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah. Dua kota di Kalimantan Timur, Balikpapan dan Samarinda, menerima piagam penghargaan atas capaian kinerja tinggi.
Turut hadir, dampingi gubernur, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik, Sekda Kaltim Sri Wahyuni, serta para gubernur, bupati, dan wali kota dari berbagai daerah. (ADV/DiskominfoKaltim)
Editor : Nur Alim
