Samarinda, infosatu.co – Pada Maret 2025 ini, DPRD bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda akan menggelar koordinasi terkait pemanfaatan lahan bekas tambang.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menyampaikan bahwa koordinasi ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam memanfaatkan lahan pasca tambang.
Pembahasan ini direncanakan berlangsung dalam pertemuan dengan sejumlah OPD yang dijadwalkan pertengahan bulan ini.
“Paling penting memastikan keseimbangan antara manfaat ekonomi dan keberlanjutan ekologi dari lahan pasca tambang. Kami belum mengambil langkah konkret terkait pemanfaatan lahan bekas tambang,” ungkapnya, Kamis, 13 Maret 2025.
Meski demikian, rencana tata ruang wilayah (RTRW) telah tersedia, sementara penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) masih dalam proses.
“Kami ingin memastikan bahwa RTRW dan RDTR yang telah disusun benar-benar bisa diimplementasikan secara efektif di lapangan,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa pemanfaatan lahan pasca tambang harus mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekologis dan ekonomis.
Jika suatu kawasan telah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) dalam RTRW, maka fungsinya sebagai area konservasi harus dikembalikan sesuai regulasi yang berlaku.
“Tapi kalau kondisi lahan terlalu rusak untuk dipulihkan menjadi kawasan hijau, maka perlu ada opsi lain yang tetap memberikan nilai tambah, baik dari segi lingkungan maupun ekonomi,” jelasnya.
Selain itu, ia menyoroti bahwa upaya pemulihan ekologi di lahan pasca tambang memerlukan biaya besar.
Oleh karena itu, pihaknya akan memastikan kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat ekologis tanpa mengesampingkan potensi ekonomi yang bisa dikembangkan.
“Prioritas utama tetap pada pemulihan lingkungan. Jika ekosistem tidak dijaga dengan baik, maka dampak jangka panjang terhadap ekonomi justru bisa lebih besar,” pungkasnya.
