Samarinda, Infosatu.co – Pengelolaan karier aparatur sipil negara (ASN) yang transparan dan berbasis kompetensi menjadi salah satu kunci membangun birokrasi yang profesional.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memperkuat penerapan sistem merit melalui evaluasi kepuasan dan keterikatan pegawai sebagai pijakan pengembangan manajemen talenta di lingkungan pemerintahan.
Kepada awak media, kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Samarinda, Fiona Citrayani, mengatakan survei kepuasan dan keterikatan pegawai ASN dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem merit sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih perlu dibenahi.
Hasil survei tersebut juga menjadi salah satu bahan untuk mengukur kesiapan pemerintah daerah dalam memperluas penerapan manajemen talenta.
“Karena sistem merit ini merupakan basis bagi Pemkot Samarinda untuk melaksanakan manajemen talenta, saat ini juga telah kita mulai pelaksanaannya,” ungkap Fiona, Selasa, 20 Oktober 2026.
Menurutnya, hasil sistem merit menjadi landasan penting dalam memastikan pengelolaan ASN berlangsung berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
Melalui mekanisme tersebut, pengembangan karier pegawai diharapkan berjalan lebih objektif dan sesuai kebutuhan organisasi.
Selain itu, Fiona menyebut, Pemkot Samarinda telah memulai penerapan manajemen talenta dalam proses pengisian jabatan tertentu, termasuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda).
Ke depan, penerapan manajemen talenta direncanakan diperluas ke pengisian jabatan administrator, jabatan pengawas, serta posisi lain sesuai kebutuhan organisasi.
Fiona menegaskan, perluasan mekanisme tersebut membutuhkan konsistensi penerapan sistem merit agar penempatan ASN dapat mempertimbangkan kompetensi dan rekam kinerja secara lebih terukur.
“Kalau kita kemarin mulai pengisian jabatan untuk manajemen talenta pada saat pengisian posisi Sekda, selanjutnya ke depan baik jabatan administrator maupun pengawas juga akan kita terapkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, survei kepuasan dan keterikatan pegawai menjadi instrumen evaluasi untuk melihat kesesuaian kebijakan kepegawaian dengan kebutuhan organisasi serta kondisi yang dirasakan ASN.
Karena itu, partisipasi pegawai dinilai penting untuk menghasilkan gambaran yang objektif mengenai pelaksanaan sistem merit.
Fiona meminta seluruh ASN mengisi survei secara jujur sesuai kondisi yang sebenarnya, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan kepegawaian.
Fiona menjelaskan, hasil survei juga diharapkan menjadi bahan masukan dalam upaya penyempurnaan penerapan sistem merit di lingkungan Pemkot Samarinda.
“Apabila terdapat hasil survei yang menunjukkan perlunya perbaikan, Kementerian PAN-RB akan memberikan masukan kepada pemerintah daerah,” tutupnya.
Melalui evaluasi tersebut, Pemkot Samarinda berharap penerapan sistem merit semakin kuat dan pengembangan manajemen talenta berjalan lebih terarah.
Dengan demikian, penempatan serta pengembangan karier ASN diharapkan semakin selaras dengan kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. (ADV)
