Samarinda, infosatu.co – Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dirilis oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menempatkan Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai satu dari lima provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi untuk Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
Berdasarkan data yang dirilis Bawaslu, Provinsi Kaltim berada di bawah Jawa Barat di peringkat keempat, Maluku Utara dan Sulawesi Utara di posisi tiga dan dua. Kemudian, DKI Jakarta menempati posisi pertama sebagai daerah dengan risiko tertinggi.
Peringkat ini mengundang perhatian, karena selama ini Kaltim dikenal relatif kondusif dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya.
Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menilai peringkat tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah pasangan calon kepala daerah di Kaltim.
“Di Pilkada 2024, hanya ada dua pasangan calon yang bertarung. Persaingan ketat ini mungkin menjadi dasar penilaian IKP. Sedangkan di Jakarta, dengan tiga calon kepala daerah, dinamika politik lebih kompleks,” jelasnya saat menghadiri acara Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Kedua di Samarinda, Rabu (20/11/2024).
Faktor lain yang memengaruhi tingkat kerawanan adalah heterogenitas penduduk di Kaltim. Meski dikenal sebagai wilayah yang damai, keberagaman etnis dan budaya tetap dianggap sebagai potensi tantangan yang memerlukan perhatian lebih dalam menjaga stabilitas.
Namun, Sigit optimis Pilkada 2024 akan berjalan lancar dan aman. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan demi keberlangsungan pesta demokrasi.
“Kondusivitas keamanan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya aparat keamanan atau penyelenggara pemilu,” tegasnya.
Sigit juga mengapresiasi upaya KPU dan Komisi II DPR RI yang menyelenggarakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Tahap Kedua di Hotel Harris, Samarinda, Rabu kemarin. Dalam kegiatan ini, Komisi II DPR RI menjadi mitra kerja KPU RI dalam bidang penyelenggaraan pemilu.
Ia berharap kegiatan yang dihadiri ratusan peserta itu mampu mendorong partisipasi pemilih mencapai target 77,5 persen pada 27 November mendatang.
Dengan langkah-langkah proaktif, Kaltim diharapkan mampu menjawab tantangan IKP dan membuktikan bahwa kerukunan dan semangat demokrasi tetap menjadi identitas masyarakatnya.
