Samarinda, infosatu.co – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Paripurna (Rapur) ke-15 masa sidang tahun 2024 dengan agenda jawaban atau tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD, Senin (24/6/2024).
Dalam kesempatan itu, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menyampaikan apresiasi dan penghargaan tinggi atas pandangan umum delapan fraksi DPRD Kaltim yang telah disampaikan pada Rapur ke-14, Rabu, 19 Juni 2024.
“Ucapan terima kasih dan apresiasi atas kerja samanya, sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian ke-11 berturut-turut,” ucap Akmal dalam rapur.
Dalam tanggapannya, Akmal Malik menjawab satu per satu dan memberikan penjelasan atas pandangan umum dari fraksi-fraksi di DPRD Kaltim.
Salah satu pandangan tersebut disampaikan oleh Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat-Nasdem, Fraksi PAN, Fraksi PPP, dan fraksi PKS mengenai pendapatan daerah.
“Pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp17,7 triliun dari target sebesar Rp18,6 triliun atau 94,9 persen. Di mana terdapat penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan tidak terealisasinya pendapatan transfer sesuai target,” jelas Akmal.
Mengenai pengelolaan beasiswa dan tata kelola pendidikan, Akmal sepakat dengan pandangan yang disampaikan oleh Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PAN, dan Fraksi Partai Demokrat-Nasdem.
Fokus utamanya adalah masalah ketimpangan kualitas di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal), peningkatan kualitas dan kuantitas guru, penyelenggaraan pendidikan SMK, serta kesejahteraan tenaga pendidikan di Kalimantan Timur.
“Sebagai upaya dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan, pemerintah telah melakukan peningkatan kuantitas guru ASN dan non-ASN, mengusulkan formasi mutasi dan distribusi secara bertahap untuk pemerataan termasuk di daerah 3T. Terkait masalah kesenjangan kesejahteraan guru non-PNS akan menjadi perhatian pemerintah,” jelas Akmal.
Bidang-bidang lain yang menjadi perhatian dari fraksi-fraksi DPRD adalah kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, infrastruktur, energi dan sumber daya mineral.
Selain itu, lingkungan hidup, pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta penelitian dan pengembangan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang-bidang tersebut dijawab secara jelas dan terperinci untuk melengkapi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023.
Tahapan akhir sesuai tata tertib, pembahasan nota keuangan dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kaltim 2023 akan dibahas secara mendalam oleh Badan Anggaran DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Senin, 24 Juni 2024 malam di Gedung E DPRD Kaltim, Karang Paci Samarinda.
Turut hadir dalam acara tersebut pimpinan dan perwakilan perangkat daerah Lingkup Pemprov Kaltim, perwakilan Forkopimda Kaltim, akademisi, BUMD, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dan pers.
