Samarinda, infosatu.co – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti menyatakan bahwa mayoritas warga yang masuk kategori miskin ekstrem di kota itu bukan warga lokal. Mereka merupakan pendatang dari beberapa daerah.
“Ternyata, kebanyakan dari mereka itu bukan warga Kota Samarinda. Jadi, pendatang-pendatang yang memang belum memiliki KTP Kota Samarinda,” katanya usai hearing bersama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) di Kantor DPRD Samarinda, Rabu (5/6/2024).
Sri Puji menyebut jumlah warga yang saat ini masuk golongan miskin ekstrem sebanyak 989 kepala keluarga. Namun, yang merupakan warga asli Kota Samarinda hanya sebagian kecil di antaranya.
Dengan data tersebut, ia menegaskan bahwa kemiskinan ekstrem minim dan dapat disebut nihil terjadi di Kota Samarinda.
“Jadi sebenarnya kalau mau jujur, kita sebenarnya nggak punya yang miskin itu. Di Kota Samarinda adalah warga-warga pendatang yang memang tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan. Tapi kan itu juga tidak bisa dibiarkan,” tuturnya.
Untuk menanggulangi permasalahan sosial itu, Sri Puji berpendapat tentang perlunya kolaborasi antara organisasi perangkat daerah (OPD).
Upaya tersebut tidak hanya dibebankan ke Dinsos-PM semata. Mengingat, Dinsos-PM mengklaim pihaknya kekurangan pegawai untuk menangani seluruh permasalahan sosial yang ada di Kota Samarinda.
“Harusnya Pemerintah Kota Samarinda melakukan kerja sama untuk penanganan kemiskinan. Seperti melaksanakan MoU (Momerandum of Understandings) dengan paguyuban-paguyuban untuk menangani para pendatang,” pungkasnya.
