Samarinda, infosatu.co – Fasilitas sarana prasarana (sarpras) di sekolah merupakan hal paling penting untuk meningkatkan daya tarik para pelajar dan kemampuan atau skill maupun pengetahuan para pelajar.
Namun, sarpras pendidikan di sejumlah sekolah di Kota Samarinda dinilai belum memenuhi standar. Kondisi ini menjadi sorotan sejumlah pihak, salah satunya anggota Komisi II DPRD Samarinda Abdul Rohim.
Menurutnya, sarpras di beberapa lembaga pendidikan di bawah naungan pemerintah kota (pemkot) tersebut tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Salah satunya tentang kondisi toilet yang tidak layak digunakan.
Rohim juga mengungkapkan kekecewaannya karena program bantuan yang menjadi salah satu prioritas Wali Kota Samarinda Andi Harun untuk menunjang program belajar 12 tahun belum memenuhi SNI.
“Berdasarkan datanya ternyata masih banyak sekolah-sekolah yang peralatan, sarana dan prasarananya belum memenuhi standarisasi,” katanya, Jumat (26/4/2024).
Oleh karena itu, ia mendorong Pemkot Samarinda di bawah kepemimpinan Andi Harun memeratakan bantuan bagi setiap sekolah yang dinaungi.
“Semestinya yang jadi ukuran itu kalau mau menunjang program belajar 12 tahun berarti untuk semua sekolah di Samarinda. Karena kan di situ tidak disebut berapa persen, tapi disebut bantuan sarana prasarana 12 tahun yang artinya seluruh sekolah,” jelasnya.
Politikus PKS itu menyadari program Wali Kota Samarinda tidak hanya pemenuhan sarpras di bidang pendidikan. Namun, juga menjadikan pasar tradisional yang memenuhi SNI.
Meski demikian, Rohim menyatakan bahwa sektor pendidikan yang semestinya menjadi prioritas lebih dulu untuk dipenuhi. “Mestinya sekolah itu yang diprioritaskan karena di situ manusianya dididik,” pungkasnya.
