Samarinda, Infosatu.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memperkuat pengawasan harga kebutuhan pokok dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta memastikan ketersediaan pasokan tetap terjaga.
Langkah ini dilakukan menyusul temuan sejumlah komoditas yang dijual di atas ketentuan harga dan indikasi pengisian BBM bersubsidi secara berulang oleh kendaraan tertentu.
Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, memimpin rapat koordinasi internal bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Lantai II Balai Kota Samarinda, Senin, 19 Oktober 2026 kemarin.
Rapat tersebut digelar bersamaan dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir.
Dalam arahannya, Tomsi meminta pemerintah daerah mewaspadai dampak kemarau berkepanjangan dan potensi bencana terhadap stabilitas harga pangan, terutama komoditas cabai yang kerap memicu inflasi.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Saefuddin Zuhri meminta seluruh perangkat daerah, badan usaha milik daerah (BUMD), dan instansi terkait memperkuat koordinasi dalam menjaga pasokan pangan serta mengawasi penyaluran BBM bersubsidi.
Ia secara khusus menyoroti indikasi pengisian BBM bersubsidi secara berulang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
“Jika berlangsung tiga sampai empat hari berturut-turut, ini patut dicermati sebagai modus. Saya minta data kendaraan tersebut diidentifikasi. Kita akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan pihak kepolisian untuk pemantauan bersama di lapangan. Distribusi BBM harus merata dan adil untuk seluruh masyarakat Samarinda,” ungkap Saefuddin kepada awak media, Senin, 19 Oktober 2026.
Ia menegaskan, pengawasan langsung diperlukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat yang berhak. Dalam rapat tersebut, Pertamina turut memaparkan kondisi pasokan BBM untuk enam wilayah kabupaten/kota yang menerima pengiriman secara berkala.
Di sektor pangan, Kepala Bagian Perekonomian Setda Samarinda, Nadya Turisna, melaporkan masih terdapat sejumlah komoditas yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Acuan Penjualan (HAP).
Salah satunya beras premium merek Bengawan yang mencapai Rp17.500 per kilogram, sedangkan HET yang disampaikan dalam rapat sebesar Rp15.400 per kilogram.
Selain beras, perhatian juga diberikan terhadap harga gula pasir, daging sapi, telur ayam, bawang merah, bawang putih, dan cabai. Untuk mengantisipasi kenaikan harga, perangkat daerah terkait diminta memperkuat pemantauan pasar dan pengawasan distribusi bersama Satgas Pangan.
“Pemantauan harga dan distribusi bahan pokok perlu diperkuat agar perkembangan harga dapat segera ditindaklanjuti, terutama untuk komoditas yang dijual di atas ketentuan,” Ucap Nadya.
Dari sisi ketersediaan, stok beras di Samarinda tercatat sebanyak 5.839 ton dan diperkirakan mencukupi kebutuhan hingga enam bulan.
Persediaan minyak goreng diperkirakan cukup untuk empat bulan, sedangkan stok daging sapi dan telur ayam diproyeksikan memenuhi kebutuhan sekitar dua hingga tiga bulan.
Sementara itu, Perusda Varia Niaga melaporkan persediaan ayam beku sebanyak delapan ton dengan tambahan pesanan 30 ton, bebek 2,5 ton, ikan bandeng 45 ton, serta telur omega sebanyak 17.000 butir.
Data tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan dan kebutuhan masyarakat. Pemkot juga mendorong pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) agar masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
Menutup rapat, Saefuddin Zuhri meminta seluruh perangkat daerah, BUMD, dan instansi terkait menindaklanjuti hasil evaluasi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Ia menekankan pentingnya pengawasan harga di pasar, kepastian pasokan pangan, penguatan peran Satgas Pangan, pelaksanaan GPM, serta pemantauan distribusi BBM bersubsidi.
“Koordinasi lintas instansi harus terus diperkuat agar ketersediaan kebutuhan pokok tetap terjaga dan distribusi BBM bersubsidi berjalan adil serta tepat sasaran,” tegasnya.
Melalui langkah tersebut, Pemkot Samarinda berharap stabilitas harga dapat dipertahankan, pasokan kebutuhan pokok tetap mencukupi, dan masyarakat memperoleh akses yang lebih adil terhadap pangan maupun BBM bersubsidi. (ADV)
