Bontang, infosatu.co – Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian mendukung implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 terkait Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).
Tidak hanya Kemenko Perekonomian yang menyatakan sikap tersebut. Namun sebelumnya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mendukung Inpres ini.
Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Republik Indonesia (RI) Airlangga Hartarto mengatakan bahwa perlindungan Jamsostek merupakan salah satu elemen penting dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional.
“Sebab, dengan terjaminnya perlindungan para pekerja membuat produktivitas mereka meningkat. Sehingga, perekonomian dapat segera pulih,” ujarnya di sela-sela kegiatan audiensi bersama dengan Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan di Gedung Ali Wardhana Kementerian Perekonomian.
Pihaknya juga mengapresiasi langkah-langkah BPJS Ketenagakerjaan yang telah berkolaborasi dengan pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional di antaranya melalui program bantuan subsidi upah dan relaksasi iuran.
“Dua program tersebut dianggap mampu mempertahankan daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas keuangan,” jelasnya.
Sebelumnya, Airlangga menerangkan jika ada keputusan terhadap perubahan kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Salah satunya, para penerima KUR kecil dapat menjadi peserta aktif program Jamsostek. Ia berharap agar iurannya tidak memberatkan para pelaku usaha kecil.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo membeberkan jika pihaknya akan terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder pemerintah, terutama kementerian, lembaga negara dan pemerintah daerah dalam mendukung Inpres 2/2021 ini.
“Bentuk dukungan yang bisa dilakukan yakni dengan mendaftarkan pegawai non-ASN juga dengan cara menerbitkan peraturan atau regulasi yang mendukung implementasi Inpres Nomor 2/2021,” tegas Anggoro.
Sesuai dengan Inpres tersebut, Menko Perekonomian secara spesifik diberi mandat oleh Presiden Joko Widodo untuk melakukan upaya agar peserta KUR menjadi peserta aktif program Jamsostek dan juga menyempurnakan regulasi terkait pelaksanaan KUR.
“Berdasarkan data yang kami miliki, ada sekitar 13 juta pekerja yang belum terlindungi, terdiri dari penerima KUR Bank Himbara dan non-Himbara tahun 2020 hingga 2021, serta penerima kartu pra kerja tahun 2020 dan kuartal I 2021,” paparnya.
Anggoro berharap Kemenko Perekonomian dan jajarannya untuk secara aktif bersama-sama dengan BPJS ketenagakerjaan mendukung agar Inpres dimaksud dapat berjalan dengan baik.
Dalam kesempatan yang sama dilakukan juga penyerahan simbolis sertifikat kepesertaan oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta kartu kepesertaan kepada 3 perwakilan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan Kemenko Perekonomian.
“Semoga dengan apa yang kita semua lakukan saat ini, mendatangkan hasil yang positif dan perlindungan jaminan sosial menyeluruh bagi semua pekerja Indonesia,” imbuhnya.
Di tempat yang berbeda, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bontang Ramdani menyatakan siap dan berkomitmen untuk memberikan perlindungan terhadap penerima KUR di Kota Bontang.
“Di Kota Bontang ini memang belum populer bagi penerima KUR untuk berpartisipasi dalam perlindungan Jamsostek. Tetapi kami BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bontang selalu siap untuk memberikan perlindungan terhadap penerima KUR dengan menggandeng perbankan sebagai mitra kami,” katanya pada media ini. (editor: irfan)
