Samarinda, infosatu.co – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kaltim menggelar sosialisasi tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lantai 5 Ballroom Hotel Harris, Rabu (10/3/2021).
Kepala Kanwil Kemenkumham Kaltim melalui Kepala Administrasi Hajrianor mengatakan bahwa salah satu target kinerja Kemenkumham yakni pelaksanaan SPIP. Ini bertujuan untuk tercapainya tujuan organisasi supaya minus penyimpangan.
“Dari keuangan diperiksa bagus tidak ada penyimpangan, aset negara terkendali dan mentaati aturan yang berlaku. Kalau semua itu dilaksanakan maka akan tercapai tujuan kita, memang tidak mudah merubah mindset kawan-kawan. Tapi kita terus berupaya mudah-mudahan di tahun ini level kita naik,” urainya.
Sementara ini tingkat maturitas Kemenkumham di level 3, Hajrianor menegaskan jika targetnya di level 4. Oleh karena itu, untuk mencapai target tersebut, di daerah terus melakukan kontribusi supaya nantinya Kemenkumham bisa naik level 4.
“Itu yang kita harapkan. Paling tinggi itu level 4-5, dalam organisasi itu menandakan sudah bersih dan minus penyimpangan. Ini salah satu kontribusi untuk mewujudkan zona integritas WBK,” ucapnya.
Lanjutnya, supaya tercapai zona integritas itu apabila SPIP berjalan dengan baik. Pihaknya pun berupaya dan optimis mampu mencapai target di tahun ini. Salah satu upayanya melaksanakan kegiatan sosialisasi ini.
“Kita akan terus memberikan arahan kepada operator se-Kaltimtara agar ini betul-betul dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, memang pemahaman tingkat pegawai maupun pejabat masih kurang karena agak sulit. Pelaksanaan di lapangan bisa namun ketika menarasikan dengan membuat dokumen laporan agak kesulitan,” tegas Hajrianor.
Ia pun memberikan contoh terkait pengendalian risiko, di lapas itu setiap orang yang masuk pasti digeledah. Ini dinamakan pengendalian resiko, sikap petugas apabila pengunjung membawa hal yang tidak diperbolehkan seperti narkoba dan lain sebagainya.
“Jadi ketika di lapangan itu, mereka bisa melaksanakannya. Tetapi, begitu implementasinya diminta dari pusat, apa saja pengendalian risiko yang ada di lapas. Kadang-kadang mereka kesulitan menyusun laporan tersebut,” paparnya.
Berdasarkan evaluasi, setiap menyusun SPIP itu pasti ada saja kesulitan. Menurutnya, ini dikarenakan banyak pegawai yang dipindah atau mutasi dan diganti dengan orang baru.
“Pastinya orang baru ini kurang pemahaman terhadap SPIP. Kita pun menggelar sosialisasi terus-menerus supaya tidak terjadi kerugian dan kurang sempurnanya pekerjaan, tidak terjadi meleset daripada apa yang diharapkan,” tegasnya.
Semua aspek harus dianalisis serta membuat mitigasi risiko, supaya tidak terjadi resiko ke depannya. Ia pun bersyukur para pemateri mau memberikan pelatihan, pemahaman dan pendampingan pada jajaran Kemenkumham.
“Supaya mereka paham betul ke depan terkait tingkat maturitas. Kita terus melakukan pengawasan agar apa yang menjadi sasaran program itu tidak menjadi hambatan dan tercapai dengan baik. Kalau kita biarkan pasti terjadi penyimpangan, kita harus sama-sama berkomitmen untuk mewujudkan bagaimana pelaksanaan SPIP yang baik di kantor,” jelasnya.
Ditanya apa harapannya pada peserta yang mengikuti sosialisasi pada hari ini, Hajrianor mengatakan, jelas laporan ke depan harus lebih baik lagi.
“SPIP betul-betul bisa dilakukan minus penyimpangan dan kerugian segala macam, makanya kita monitor terus per triwulan atau setiap bulannya,” harapnya. (editor: irfan)
