Samarinda, infosatu.co – Kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dinilai tertutup soal data. Demikian kritikan Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi terhadap OPD dan BUMD.
Ia menegaskan bahwa ketiadaan transparansi data menghambat fungsi pengawasan yang dijalankan legislatif. Salah satu yang menjadi sorotan utama Iswandi adalah Perumdam Tirta Kencana (PDAM).
“Saya sudah berapa kali minta laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), tapi sampai sekarang saya belum pernah dapat. Ini menjadi tanda tanya besar bagi saya. Kenapa kita susah sekali mendapatkan data?” ujar Iswandi, Rabu, 29 April 2026.
Persoalan ini bahkan telah ia sampaikan secara terbuka dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) beberapa waktu lalu.
Bagi Iswandi, data adalah senjata utama dalam mengambil keputusan. Tanpa landasan data yang kuat, pernyataan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh DPRD berisiko menjadi bola liar dan menimbulkan fitnah.
“Kalau bicara berdasarkan data itu enak, kita punya landasannya. Komisi II tidak mau bekerja hanya berdasarkan ‘katanya’. Kami ingin semua terukur,” katanya.
“Jika OPD mitra kami tidak memberikan data, kami akan cari dari sumber lain untuk kemudian dikonfrontasi atau dicocokkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, politisi ini mengingatkan bahwa tugas DPRD sangat sederhana namun berat, yakni pengawasan, penganggaran, dan legislasi.
Pengawasan yang lemah akibat sulitnya akses data hanya akan membuat citra DPRD buruk di mata publik, terutama di tengah derasnya arus informasi di media sosial.
“Jangan sampai kalau ada masalah yang ramai di media sosial, masyarakat justru menyalahkan DPR. Mereka akan bertanya, di mana fungsi pengawasan dan penganggaran kita? Padahal, bagaimana kita mau mengawasi kalau datanya tidak valid?” jelasnya.
Iswandi juga mengingatkan agar setiap OPD bekerja sama dengan baik demi menghindari masalah di kemudian hari. Ia tidak ingin tugas mencari data tandingan justru membuat DPRD bekerja melampaui fungsinya yang seharusnya menjadi ranah inspektorat.
“Sebenarnya cari-cari data ini tugas Inspektorat. Tapi kalau terus-terusan ada masalah dan tidak jadi temuan, tentu ini jadi pertanyaan. Intinya, mari kita bekerja sama sesuai tugas masing-masing agar tidak timbul masalah atau fitnah di kemudian hari,” pungkasnya.
