Penulis : Hiesma – Editor : Irfan
Samarinda, infosatu.co-Plt Sekprov Kaltim M Sabani menjawab kritik dari Pansus DPRD Kaltim terkait data yang dipaparkan organisasi perangkat daerah (OPD) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim tahun anggaran 2019 dinilai tidak sinkron.
Dikatakan Sabani, perbedaan data yang dipaparkan oleh OPD kemungkinan ada perbedaan acuan data terbaru.
“Tinggal disinkronkan saja dan diperbaiki. Bisa saja, laporannya updatenya berbeda waktunya,” ucap Sabani saat dihubungi melalui pesan whats app oleh infosatu.co.
Lebih lanjut ia mengatakan tidak dapat menghadiri rapat lanjutan LKPj pada Senin (11/5/2020) kemarin dikarenakan ada agenda penting yang bersamaan. Akibat situasi tersebut, DPRD Kaltim meminta agar dirinya dapat hadir pada rapat selanjutnya bersama Pansus LKPj.
“Saya sudah informasikan ke pihak Pansus DPRD dan meminta rapat diundur hingga Kamis (14/5/2020) besok. Insya allah hadir,” jelasnya.
Sebelumnya, Pansus LKPj DPRD Kaltim menilai ada data tidak sinkron dari pemaparan data dari OPD terkait saat rapat lanjutan digelar di Lantai 6 Gedung D DPRD Kaltim.
“Data OPD dengan yang dibukukan di LKPj itu berbeda,” ucap anggota Pansus LKPj Sarkowi.
Terkait Plt Sekprov Kaltim yang tidak bisa menghadiri rapat kemarin ditanggapi Sarkowi dengan santai. Menurutnya Pansus menunggu itikad baik pemerintah memberi kabar mengapa tidak menghadiri undangan Pansus pada rapat lanjutan.
“Yang kami harapkan itikad baik pemerintah, sepenting apa sih agenda yang lain sehingga tidak menghadiri undangan Pansus,” ungkapnya.
Ia menuturkan agenda rapat LKPj ini merupakan agenda yang sangat penting karena menentukan nasib kinerja Gubernur Kaltim.
“Jika mereka acuh tak acuh seperti ini berarti tidak mendukung Gubernur,” bebernya.
