Samarinda, Infosatu.co – Penurunan dana bagi hasil (DBH) membuat ruang fiskal Kalimantan Timur (Kaltim) semakin tertekan. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyebut rancangan APBD 2027 diperkirakan hanya sekitar Rp12 triliun, jauh di bawah APBD 2024 yang masih berada di atas Rp20 triliun.
Kondisi tersebut mendorong Pemprov Kaltim mencari sumber penerimaan lain agar keuangan daerah tidak terus bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
“Beberapa tahun terakhir DBH kita dipotong. Ini yang menyebabkan APBD berkurang,” ujarnya saat menjadi keynote speaker Arusbawah Energy Forum 2026 di Gedung Olah Bebaya, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Sabtu, 10 Oktober 2026.
Di sisi lain, Kaltim memiliki aktivitas pertambangan dan perminyakan yang besar. Pemprov ingin aktivitas perusahaan yang beroperasi di wilayahnya memberikan kontribusi lebih besar terhadap penerimaan daerah.
Salah satu langkah yang sedang diperjuangkan ialah meminta perusahaan pertambangan dan perminyakan memindahkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) ke Kaltim agar penerimaan pajaknya dapat berkontribusi terhadap daerah.
“Kita ingin bagaimana semua pengusaha pertambangan, perminyakan punya kontribusi perpajakan di daerah. Bagaimana menyetor seluruh pajaknya di Kaltim,” tegasnya.
Seno mengatakan, Pemprov Kaltim telah menyurati Menteri Keuangan terkait upaya tersebut. Menurutnya, perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dan mengambil manfaat dari sumber daya alam Kaltim perlu memberikan kontribusi ekonomi yang lebih besar kepada daerah.
Ia menyampaikan PAD Kaltim saat ini mencapai sekitar Rp10 triliun. Peningkatan PAD dinilai penting untuk memperkuat kemampuan daerah membiayai pembangunan ketika penerimaan dari DBH mengalami penurunan.
“Kalau hanya mengacu DBH, memungkinkan lima tahun ke depan APBD kita hanya berdasarkan PAD saja,” jelasnya.
Seno menegaskan, Pemprov Kaltim ingin mengurangi ketergantungan terhadap DBH dengan memperkuat sumber pendapatan yang dapat dikembangkan sendiri oleh daerah.
Peningkatan penerimaan tersebut diharapkan memperluas ruang fiskal untuk membiayai kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
