Samarinda, Infosatu.co – Program Gratispol yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus menunjukkan progres signifikan. Hingga akhir 2025, sebanyak 802 dari total 841 desa di Kaltim telah menikmati akses internet, sementara pemerintah kini fokus mempercepat penyediaan listrik bagi 45 desa yang masih belum teraliri jaringan listrik.
Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, masih terdapat 39 desa yang belum terhubung layanan internet. Sebagian besar kendala tersebut disebabkan belum tersedianya pasokan listrik di wilayah setempat.
Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal, sebelumnya menjelaskan, ketersediaan listrik menjadi syarat utama dalam pembangunan jaringan internet di desa-desa yang masih tertinggal.
“Kalau listrik tidak ada, bagaimana caranya memasang internet? Karena itu penyelesaiannya harus berjalan beriringan,” ujarnya.
Untuk menuntaskan target tersebut, Pemprov Kaltim telah menyiapkan anggaran sekitar Rp5 miliar melalui APBD Perubahan 2026 guna melanjutkan pemasangan jaringan internet di desa-desa yang belum terlayani.
Capaian internet desa saat ini mencakup seluruh 50 desa di Kabupaten Mahakam Ulu. Sementara di Kabupaten Kutai Barat, jaringan internet telah menjangkau 167 desa, Kabupaten Paser 131 desa, serta seluruh desa di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Di Kabupaten Kutai Kartanegara, layanan internet telah tersedia di 188 desa. Adapun Kabupaten Kutai Timur mencatat 136 dari 139 desa telah terhubung internet, sedangkan Kabupaten Berau hanya menyisakan satu desa yang belum memperoleh akses serupa.
Sebanyak 39 desa yang belum terhubung internet tersebar di Kabupaten Kutai Barat sebanyak 23 desa, Kabupaten Paser delapan desa, Kutai Kartanegara lima desa, Kutai Timur dua desa, dan Berau satu desa.
Di sisi lain, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Bambang Arwanto mengatakan tantangan pembangunan infrastruktur saat ini lebih banyak berkaitan dengan penyediaan listrik di wilayah terpencil.
Menurutnya, saat Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mulai menjabat, terdapat 110 desa yang belum menikmati layanan listrik. Melalui program listrik desa dan pra-PLN, jumlah tersebut berhasil ditekan secara bertahap.
“Pada awal masa jabatan Pak Gubernur ada 110 desa yang belum berlistrik. Setelah dilakukan intervensi melalui program listrik desa dan pra-PLN, sebanyak 38 desa berhasil mendapatkan akses listrik sehingga tersisa 72 desa,” katanya.
Namun, keterbatasan anggaran akibat penurunan dana bagi hasil (DBH) sempat menjadi hambatan dalam percepatan elektrifikasi desa. Untuk mengatasi hal itu, Pemprov Kaltim menjalin koordinasi dengan Kementerian ESDM guna mendapatkan dukungan program dari pemerintah pusat.
“Tahun ini ada 27 desa lagi yang akan diintervensi melalui program listrik desa dari pemerintah pusat,” jelas Bambang.
Jika program tersebut berjalan sesuai target, jumlah desa yang belum menikmati listrik di Kaltim diperkirakan berkurang menjadi sekitar 45 desa pada akhir 2026.
Sebagian besar desa yang belum berlistrik berada di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama di Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Timur, Berau dan sebagian wilayah Paser.
Menurut Bambang, kondisi geografis menjadi tantangan utama karena banyak desa berada di kawasan terpencil, terisolasi, bahkan belum memiliki akses jalan yang memadai sehingga jaringan PLN belum dapat menjangkau wilayah tersebut secara optimal.
“Mereka rata-rata berada di wilayah yang jauh, terisolasi, bahkan ada yang belum memiliki akses jalan. Karena itu jaringan PLN belum bisa masuk secara optimal,” pungkasnya.
