infosatu.co
POLITIK

Potensi Pelanggaran Kampanye Dibaca dari Pola Lama, Bawaslu Kaltim Mulai Bersiap

Teks: Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty (Tengah). (Dok: Bawaslu Kaltim)

Samarinda, Infosatu.co – Pola pelanggaran pada pemilu sebelumnya menjadi salah satu bekal yang perlu dibaca kembali Bawaslu Kalimantan Timur (Kaltim) sebelum tahapan kampanye berikutnya berjalan. Pengalaman itu dinilai dapat membantu pengawas mengenali bentuk kerawanan yang berpotensi kembali muncul, termasuk dalam kampanye dan dana kampanye.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan pengalaman pengawasan pada tahapan sebelumnya tidak seharusnya berhenti sebagai catatan. Temuan dan pola yang pernah muncul perlu dipelajari untuk menentukan apa yang harus diantisipasi ketika tahapan berikutnya dimulai.

“Pemetaan tersebut dapat dilakukan dengan melihat pengalaman pada tahapan sebelumnya, karakteristik wilayah, dinamika politik, hingga pola-pola pelanggaran yang berpotensi muncul dalam tahapan kampanye dan dana kampanye,” ujar Lolly saat menghadiri Pojok Literasi Bawaslu Kaltim beberapa waktu lalu.

Menurut Lolly, membaca pola lama bukan berarti menganggap pelanggaran yang sama pasti terulang. Namun, pengalaman tersebut dapat menjadi titik awal untuk melihat celah yang perlu mendapat perhatian lebih ketika kampanye dan dana kampanye kembali masuk dalam tahapan pemilu.

Karakteristik wilayah juga menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari proses tersebut. Menurutnya, persoalan pengawasan di setiap daerah dapat berbeda karena dipengaruhi kondisi wilayah dan dinamika politik masing-masing.

Karena itu, jajaran Bawaslu Kaltim hingga kabupaten/kota perlu melihat kembali pengalaman di wilayahnya masing-masing. Pola yang ditemukan di satu daerah belum tentu menjadi persoalan utama di daerah lainnya.

Lolly menekankan pengawas perlu memiliki kemampuan untuk mengenali potensi persoalan sebelum berkembang menjadi pelanggaran.

Pengawasan, kata Lolly, tidak cukup hanya mengandalkan respons setelah laporan atau temuan muncul.

“Di masa non-tahapan ini, kita perlu mengasah dan meningkatkan skill terkait kerja-kerja pengawasan sebelum memasuki tahapan,” katanya.

Persiapan tersebut juga berkaitan dengan kemampuan jajaran pengawas membaca dinamika politik yang berkembang.

Perubahan situasi di lapangan dapat memunculkan bentuk kerawanan yang berbeda, sehingga pengalaman sebelumnya tetap perlu dipadukan dengan kondisi terkini.

Dengan bekal itu, pengawas dapat menentukan titik yang perlu diperhatikan ketika tahapan kampanye dimulai. Langkah pencegahan pun bisa disiapkan lebih awal, bukan baru dilakukan setelah persoalan muncul.

“Ketika tahapan kampanye dimulai, pengawas tidak lagi bekerja dari titik awal. Mereka sudah memiliki gambaran apa yang harus diawasi, di mana potensi kerawanan muncul, serta langkah pencegahan yang perlu dilakukan,” pungkasnya.

Related posts

Gerindra Kerahkan Kader, 1.500 Paket Bantuan Dikirim ke Mahakam Ulu

Rizki

DPRD Kaltim Usulkan Peran Lintas Sektor dalam Pembahasan Ranperda HIV/AIDS

Rizki

Masa Non-Tahapan Jadi Waktu Bawaslu Kaltim Petakan Potensi Kerawanan Pemilu

Rizki