infosatu.co
POLITIK

DPRD Kaltim Bongkar Masalah Perencanaan Gedung Pandurata, Ruang MRI Harus Dibobol

Teks: Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi (Infosatu.co/R’sya)

Samarinda, Infosatu.co – Perencanaan pembangunan Gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) menjadi catatan Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) saat melakukan kunjungan lapangan, Rabu, 18 November 2026.

Sejumlah bagian bangunan ternyata harus disesuaikan ketika pengerjaan berlangsung, termasuk akses ruang Magnetic Resonance Imaging (MRI) yang mengharuskan sebagian dinding dibongkar agar alat bisa dimasukkan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi mengungkapkan persoalan tersebut berkaitan dengan kurang optimalnya komunikasi antara pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan fisik dan pengguna bangunan.

Dalam proyek ini, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Provinsi Kaltim bertindak sebagai penanggung jawab fisik, sedangkan pihak rumah sakit merupakan pengguna gedung. Namun, koordinasi yang kurang matang sejak awal mengakibatkan sejumlah kebutuhan rumah sakit baru disesuaikan ketika pembangunan sudah berjalan.

“Ketika di awal dirancang, komunikasi itu ada yang kurang. Sehingga mengakibatkan ada beberapa hal yang ketika bangunan berjalan harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Termasuk tadi persoalan pintu, termasuk persoalan koridor ini,” ujarnya saat peninjauan.

Salah satu persoalan yang disorot adalah akses pemasangan MRI. Menurut Darlis, dimensi dan bobot alat tersebut tidak memungkinkan untuk dimasukkan melalui jalur yang tersedia. Jika dipaksakan secara manual, proses pemasangan justru berisiko merusak struktur bangunan. Karena itu, sebagian dinding harus dibongkar agar alat dapat dimasukkan melalui sisi bangunan.

Meski demikian, Darlis menyebut pihak PUPR telah menjamin pembongkaran tersebut tidak akan menambah biaya kontraktor pembangunan. Tanggung jawab memastikan alat MRI sampai dan terpasang di ruangannya berada pada pihak penyedia alat.

“Pihak PU sudah menjamin bahwa tidak ada penambahan anggaran untuk kontraktornya di sini. Itu tanggung jawab sepenuhnya kepada pemilik barang MRI tempat dibeli itu. Jadi dia bertanggung jawab agar alat MRI itu sampai ke ruangan itu,” tegasnya.

Selain persoalan akses, Darlis turut menjelaskan polemik spesifikasi MRI yang sebelumnya sempat dipersoalkan karena dianggap tidak sesuai dengan perencanaan awal.

Ia mengatakan, sejak awal memang terdapat dua pilihan spesifikasi, yakni bore 60 dan bore 70. Perbedaan keduanya terletak pada diameter ruang pemeriksaan pasien. Bore 70 dapat mengakomodasi pasien dengan ukuran tubuh lebih besar, sedangkan bore 60 dinilai sudah mencukupi kebutuhan.

Menurutnya, pemilihan bore 60 bukan bentuk penyimpangan spesifikasi karena kedua pilihan tersebut memang telah ditawarkan sejak tahap perencanaan.

Mengenai anggaran pembangunan, Darlis menyebut perencanaan awal proyek mencapai lebih dari Rp400 miliar. Namun, berdasarkan penjelasan pihak PU, anggaran dari empat tahap pembangunan diupayakan tidak melampaui Rp400 miliar.

Sementara itu, DPRD juga mempertanyakan progres pembangunan yang sempat dikaitkan dengan keterlambatan. Darlis menjelaskan, proyek tersebut sejak awal memang dirancang berlangsung selama tiga tahun. Karena itu, target serah terima pada 31 Desember 2026 masih sesuai dengan jadwal perencanaan.

“Yang penting per 31 Desember 2026 itu serah terima, berarti on progress, tidak ada masalah. Karena memang rencana awalnya memang tiga tahun,” pungkasnya.

Related posts

Polemik Grand City Berlanjut, DPRD Samarinda Minta Pengembang Patuhi Kesepakatan

Rizki

Karhutla Berulang, Komisi II Soroti Pembakaran Jadi Jalan Pintas Bersihkan Lahan

R'sya Rahmadina

Tanah Warga Masuk HGU Perusahaan, DPRD Kaltim Soroti Carut-Marut Perizinan

R'sya Rahmadina