infosatu.co
EKONOMI

Jamdatun: Dokumentasi akan Jadi ‘Jimat’ Keputusan Bisnis Perusda

Teks: Jamdatun Narendra Jatna (kiri) dan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (kanan) (foto IST)

Samarinda, Infosatu.co – Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Prof (HC) Dr R Narendra Jatna mengingatkan direksi perusahaan daerah (perusda) agar tidak mengabaikan dokumentasi dalam setiap pengambilan keputusan bisnis. Sebab, rekam jejak proses pengambilan keputusan menjadi salah satu pertahanan penting ketika direksi menghadapi persoalan hukum.

Menurutnya, keputusan bisnis yang baik harus disertai dokumentasi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Hal ini diperlukan untuk menunjukkan bahwa keputusan direksi telah melalui proses pertimbangan yang benar, bukan diambil secara sembarangan.

“Keputusan yang baik harus meninggalkan jejak. Dokumentasi sejak awal,” pesannya dalam sosialisasi penerapan prinsip Business Judgement Rule (BJR) melalui bedah buku di Pendopo Lamin Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Selasa, 17 November 2026.

Dokumentasi yang dimaksud meliputi latar belakang dan tujuan keputusan, dasar kewenangan, studi kelayakan atau due diligence, analisis risiko, pendapat hukum, notulensi rapat, deklarasi benturan kepentingan, persetujuan organ perusahaan hingga pelaksanaan dan pemantauan.

Narendra menjelaskan, dokumentasi merupakan bagian penting dari penerapan prinsip BJR yang memberikan perlindungan terhadap keputusan bisnis direksi. Namun, perlindungan tersebut berlaku sepanjang keputusan diambil dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, berdasarkan informasi yang cukup, tanpa benturan kepentingan dan untuk kepentingan perusahaan.

Dalam pemaparannya, ia juga menguraikan empat prinsip yang harus menjadi pertimbangan direksi dalam mengambil keputusan bisnis, yakni good faith, informed, no conflict, dan mitigation.

Prinsip good faith memastikan keputusan benar-benar ditujukan untuk kepentingan perusahaan. Informed mengharuskan keputusan didasarkan pada informasi, kajian dan analisis risiko yang memadai.

Sementara no conflict memastikan tidak terdapat benturan kepentingan maupun keuntungan pribadi dalam keputusan tersebut. Adapun mitigation berkaitan dengan langkah antisipasi untuk mencegah atau membatasi potensi kerugian perusahaan.

Penerapan prinsip tersebut dinilai penting agar keputusan bisnis direksi tidak serta-merta berujung pada persoalan hukum, sepanjang seluruh persyaratan BJR terpenuhi.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang menghadiri kegiatan tersebut turut mengapresiasi materi yang disampaikan Narendra. Ia menyebut pemahaman BJR sebagai ‘jimat’ yang wajib diketahui pimpinan perusda, komisaris, pemegang saham hingga kepala daerah.

“Ini jimat untuk mitigasi risiko hukum pidana dalam pengambilan keputusan bisnis perusda. Ilmu ini wajib diketahui pimpinan perusda, komisaris, pemegang saham, apalagi kepala daerah. Wajib tahu jimat ini. Caranya, baca buku BJR ini,” tuturnya.

Materi tersebut bersumber dari buku Business Judgement Rule setebal 258 halaman yang ditulis Narendra Jatna bersama Rudi Pradisetia Sudirdja.

Tampak hadir, Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni, Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Chatarina Muliana, pimpinan Perusda, serta jajaran Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Kaltim.

Related posts

Kaltim Masih Kekurangan Beras, Mentan Buka Peluang Tambahan Cetak Sawah

R'sya Rahmadina

Tujuh Penyandang Disabilitas di Bontang Jalani Magang Barista, PKT Buka Akses Kerja Inklusif

Emmy Haryanti

PHR Andalkan Injeksi Polimer dan Stimulasi Kimia untuk Optimalisasi Cadangan Lapangan Minyak Tua Rokan

R'sya Rahmadina