Bontang, infosatu.co – Capaian keamanan pangan Kota Bontang mengalami lonjakan signifikan dalam penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA).
Nilainya meningkat dari 33,6 persen menjadi 73 persen, melampaui ambang batas minimal nasional sebesar 60 persen.
Hal tersebut mengemuka dalam audiensi antara Pemerintah Kota Bontang dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI di Kantor Wali Kota Bontang, Kamis, 30 April 2026.
Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan BPOM RI, Taruna Ikrar, menyebut capaian tersebut sebagai lompatan yang signifikan dalam waktu relatif singkat.
“Ini peningkatan yang sangat progresif. Dari 33,6 persen ke 73 persen artinya ada kerja-kerja pembinaan yang berjalan efektif di lapangan,” ujarnya.
Menurutnya, capaian tersebut tidak hanya memenuhi standar minimal, tetapi juga membuka peluang bagi Bontang untuk bersaing di tingkat nasional.
“Ambang batas nasional itu 60 persen. Bontang sudah melampaui itu. Dengan tren seperti ini, kami melihat potensi Bontang menjadi role model nasional dalam penilaian yang akan berlangsung hingga Juli 2026,” kata Taruna.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari sinergi antara pemerintah daerah dan Balai Besar POM di daerah.
“Kolaborasi menjadi kunci. Pembinaan yang konsisten, pengawasan yang berkelanjutan, serta komitmen pemerintah daerah sangat menentukan hasil seperti ini,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris mengatakan keamanan pangan merupakan bagian dari prioritas pembangunan daerah, bukan sekadar aspek teknis.
“Keamanan pangan ini bukan isu kecil. Ini menyangkut langsung kesehatan masyarakat. Karena itu, kami menempatkannya sebagai bagian dari program strategis daerah,” ujarnya.
Ia menilai, peningkatan nilai KKPA harus diikuti dengan perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola dan mengonsumsi pangan.
“Yang kita dorong bukan hanya angka, tapi perubahan perilaku. Mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, hingga industri pangan harus punya kesadaran yang sama soal pentingnya keamanan pangan,” kata Agus.
Selain itu, ia menekankan pentingnya dukungan data yang akurat dalam pengambilan kebijakan.
“Data harus realistis dan terintegrasi. Dengan data yang kuat, intervensi pemerintah bisa lebih tepat sasaran dan terukur,” tambahnya.
Agus juga menyampaikan optimisme Bontang dapat meningkatkan posisinya dalam penilaian nasional.
“Kami optimistis, dengan kerja bersama dan kolaborasi lintas sektor, Bontang bisa masuk dalam tiga besar nasional,” ujarnya.
Program KKPA sendiri merupakan instrumen nasional yang digunakan untuk mengukur tingkat keamanan pangan di daerah, mencakup aspek pengawasan, distribusi, hingga edukasi kepada masyarakat. (Adv)
