Kukar, infosatu.co – Camat Muara Muntai, Mulyadi, menegaskan bahwa wilayahnya sejauh ini masih terbebas dari aktivitas pertambangan, baik yang berizin maupun yang ilegal, serta tidak menunjukkan adanya indikasi kerusakan hutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Mulyadi saat wawancara eksklusif bersama infosatu.co di Desa Perian pada Selasa, 29 April 2025.
“Dari hasil pemantauan kami, baik melalui laporan masyarakat maupun koordinasi dengan aparat desa, tidak ditemukan aktivitas pertambangan oleh pihak luar. Kami juga secara aktif menjaga agar tidak ada izin yang keluar tanpa proses yang transparan dan sesuai prosedur,” ujar Mulyadi.
Ia menuturkan bahwa pelestarian lingkungan tetap menjadi prioritas di Kecamatan Muara Muntai, termasuk dalam menjaga kelangsungan hutan sebagai area hijau penting di wilayah barat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Upaya pelestarian ini, menurutnya, tidak mungkin berjalan hanya oleh pemerintah kecamatan saja, melainkan merupakan hasil sinergi dengan kepala desa, tokoh adat, serta partisipasi aktif masyarakat yang memiliki kesadaran terhadap pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan.
Setiap rencana investasi yang ingin masuk ke wilayah Muara Muntai, lanjut Mulyadi, diwajibkan melalui proses seleksi yang ketat.
Hal ini mencakup tahap identifikasi awal, analisis dampak lingkungan, hingga musyawarah terbuka yang melibatkan masyarakat luas.
Prinsip transparansi dan keterlibatan publik, kata Mulyadi, merupakan dasar utama dalam menyeimbangkan pembangunan dengan perlindungan lingkungan.
“Kami tidak akan kompromi terhadap investasi yang mengorbankan kelestarian lingkungan. Jika ada pihak yang coba bermain di belakang, masyarakat kami pasti tahu dan akan segera melapor,” tegasnya.
Mulyadi menambahkan bahwa selain dukungan dari pemerintah kecamatan, kekuatan utama dalam mengawasi aktivitas pertambangan justru datang dari kesadaran warga.
Ia mengatakan pihaknya rutin melakukan pengawasan wilayah, edukasi lingkungan, dan membela hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka.
Namun begitu, ia mengakui bahwa kebutuhan pembangunan masih menjadi tantangan yang harus dijawab.
Masyarakat setempat masih memerlukan peningkatan fasilitas infrastruktur, akses pendidikan, dan penguatan sektor ekonomi.
Meski demikian, Mulyadi menegaskan bahwa pembangunan harus dilakukan sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan lingkungan.
“Kami ingin membuktikan bahwa desa-desa di Muara Muntai bisa maju tanpa harus merusak alamnya. Ini bukan hanya soal menolak tambang, tapi tentang memilih jalan pembangunan yang adil dan berpihak pada generasi masa depan,” pungkas Mulyadi. (Adv)
