Samarinda, Infosatu.co — Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kalti), Iswandi menegaskan bahwa tidak seluruh usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dapat terakomodasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda.
Iswandi menyampaikan, kondisi keuangan pemerintah kota yang terbatas menuntut adanya kecerdasan dan improvisasi dalam menyusun serta merealisasikan program pembangunan.
Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri musrenbang Kecamatan Samarinda Ulu.
“Kalau melihat kondisi keuangan pemerintah kota, banyak usulan yang kemungkinan besar tidak bisa tertampung. Karena itu kita harus cerdas, tidak bisa semuanya berharap dari APBD,” tegasnya, Selasa 3 Februari 2026.
Menurutnya, terdapat berbagai alternatif pembiayaan yang dapat dimanfaatkan selain APBD kota, seperti dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), hingga kolaborasi dengan pelaku usaha di wilayah kecamatan.
Iswandi mendorong agar seluruh pemangku kepentingan duduk bersama untuk membahas prioritas pembangunan secara lebih rinci.
Ia mengusulkan pertemuan lanjutan yang melibatkan lurah se-Kecamatan Samarinda Ulu serta tujuh anggota DPRD dari daerah pemilihan setempat.
“Kita duduk bersama, bahas satu per satu. Mana yang prioritas mana yang bisa dibiayai APBD kota mana yang kita dorong ke provinsi, dan mana yang bisa melibatkan pengusaha,” jelasnya.
Ia menilai pendekatan kolaboratif tersebut penting agar pembangunan tetap berjalan meski anggaran terbatas.
Menurut Iswandi kemandirian dan kreativitas daerah menjadi kunci dalam menghadapi keterbatasan fiskal.
“Dengan kata lain, kita harus bisa mandiri dulu. Jangan selalu bergantung,” ujarnya.
Dalam penyampaiannya, Iswandi juga menekankan pentingnya efisiensi waktu dan fokus pada substansi pembahasan.
Ia menyatakan tidak ingin forum Musrenbang diisi dengan seremoni berlebihan, melainkan langsung membahas persoalan utama yang dihadapi masyarakat.
“Tidak perlu basa-basi, langsung ke intinya saja. Yang penting bagaimana solusi untuk usulan warga,” pungkasnya.
