Samarinda, Infosatu.co – Sebanyak 20 anak terlantar di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masuk dalam sasaran Program Pemenuhan dan Pemulihan Hak Dasar Anak (Perwalian) yang digagas oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) berkolaborasi dengan pemerintah daerah.
Program ini menjadi upaya memberikan kepastian pengasuhan sekaligus menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak hingga berusia 18 tahun. Langkah ini juga dilakukan untuk memastikan anak-anak yang kehilangan pengasuhan tetap mendapatkan hak pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, hingga perlindungan hukum.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, Program Perwalian merupakan salah satu prioritas pemerintah daerah dalam menjamin masa depan anak-anak yang berada dalam kondisi kurang beruntung.
Hal tersebut disampaikannya usai mengiuti kegiatan Penyampaian Isu Strategis Daerah dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim dengan Kejaksaan Tinggi Kaltim dan kejaksaan negeri se-Kaltim tentang Pemenuhan Hak Anak-Anak Terlantar, di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa 17 November 2026.
Aulia menjelaskan, melalui program tersebut, pemerintah berupaya memastikan setiap anak memiliki wali atau keluarga yang dapat memberikan pengasuhan sekaligus membantu memenuhi hak-hak mereka sebagai warga negara.
“Karena kita ingin memastikan bahwa setiap anak di Kukar itu memiliki orang tua asuh, memiliki keluarga yang bisa mengayomi mereka untuk mendapatkan hak-hak mereka selaku warga negara, selaku anak, sehingga masa depan mereka bisa terjamin,” ujarnya.
Ia menyebutkan, lima anak telah memperoleh penetapan perwalian dalam program 2025. Selanjutnya, pemerintah daerah menyiapkan 15 anak lainnya untuk masuk dalam proses perwalian, sehingga jumlah sasaran yang ditangani mencapai 20 anak.
Menurut Aulia, proses tersebut membutuhkan koordinasi lintas lembaga, terutama dalam memastikan kelengkapan administrasi dan kepastian hukum. Karena itu, Pemkab Kukar menggandeng Kejaksaan Negeri Kukar serta Pengadilan Agama untuk mendampingi pelaksanaan program.
Ia menegaskan, kelengkapan administrasi kependudukan menjadi salah satu pintu penting agar anak-anak terlantar dapat mengakses berbagai layanan dasar.
“Dengan mendapatkan hak-hak kependudukan, maka hak-hak lainnya secara otomatis akan diikuti, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kami mengajak masyarakat Kukar yang memiliki kemampuan dan kesiapan untuk menjadi wali bagi anak-anak yang membutuhkan pengasuhan,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kukar, Rinda Desianti menerangkan, 15 anak tambahan tersebut masih dalam tahap pendaftaran di Pengadilan Agama. Berbeda dengan lima anak sebelumnya yang telah mendapatkan penetapan perwalian.
Rinda memastikan pemerintah tidak hanya berfokus pada penetapan wali, tetapi juga mengawal pemenuhan kebutuhan anak hingga berusia 18 tahun.
Sejumlah dukungan telah disiapkan, mulai dari kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), kepesertaan BPJS, hingga pengupayaan beasiswa melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Dukungan pendidikan tersebut juga direncanakan berlanjut melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
“Walaupun anak-anak ini berada di pesantren atau tempat pengasuhan, kita pastikan dari sisi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan lainnya tetap terpenuhi,” tutupnya.
