Samarinda, infosatu.co – Keterbatasan akses pendidikan menengah atas di wilayah terpencil Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong munculnya gagasan pembangunan SMA Terbuka.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, menyatakan dukungannya terhadap inovasi tersebut dan menekankan pentingnya regulasi serta perencanaan yang cermat, termasuk soal ketersediaan lahan.
Menurutnya, meskipun secara total Kukar mencatat selisih daya tampung sekitar 703 murid, persoalan utama bukan hanya soal kapasitas sekolah, melainkan jarak tempuh dan persebaran geografis penduduk yang tidak merata.
“Ya sebenarnya di Kukar itu, khususnya di daerah desa, kalau dikatakan tidak ada daya tampung, ada juga. Tapi masalahnya, lokasi sekolah jauh dari pemukiman murid. Ini yang membuat akses mereka sulit,” ujar Sarkowi saat diwawancarai seusai rapat kerja di Gedung E DPRD Kaltim, Selasa, 10 Juni 2025.
Ia menambahkan bahwa banyak orang tua dan siswa lebih memilih sekolah negeri karena dianggap memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan biaya yang lebih terjangkau, dibandingkan sekolah swasta.
“Kecuali swasta yang unggulan ya, itu sapras dan kualitasnya lebih baik. Tapi tentu sebanding dengan biaya yang dibutuhkan. Ini jadi dilema, karena semua ingin masuk negeri, sementara daya tampung tetap terbatas,” jelasnya.
Terkait hal ini, DPRD Kaltim bersama pemerintah provinsi telah mengupayakan pembangunan sekolah baru, seperti di Loa Tebu, untuk menjangkau wilayah terjauh dari pusat kota.
Namun, menurut Sarkowi, tantangan utama terletak pada ketersediaan lahan.
“Persoalannya, kita itu kalau mau bangun sekolah, lahan harus jelas dulu. Kalau lahannya milik kabupaten atau ada hibah dari tokoh masyarakat, itu memudahkan. Tapi kalau harus pembebasan lahan, itu makan waktu dan berat,” terangnya.
Ia mencontohkan bahwa rencana awal pembangunan di Mangkurawang harus dipindah ke Loa Tebu karena tidak tersedia lahan hibah.
Kini, hasil pembangunan di Loa Tebu sudah menunjukkan dua rombongan belajar yang akan dimulai tahun ini.
Lebih lanjut, Sarkowi juga menyoroti fenomena siswa yang tidak diterima di sekolah karena pilihan yang terbatas, sehingga banyak dari mereka memilih menunggu tahun berikutnya untuk kembali mendaftar.
Dalam konteks ini, konsep SMA Terbuka dinilai sebagai langkah solutif meski belum memiliki dasar regulasi.
Sarkowi menyebut inovasi ini dapat menjawab tantangan geografis dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kukar.
“Kalau memungkinkan, tentu akan kita lakukan. Karena anak-anak kita butuh semangat untuk sekolah. Kadang jarak sekolah yang jauh bikin biaya transportasi melebihi kebutuhan hidup mereka,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa banyak siswa di daerah pesisir atau perkampungan nelayan harus membantu orang tua, sehingga tidak bisa tinggal jauh dari rumah demi mendekati sekolah.
Oleh karena itu, model pendidikan fleksibel seperti SMA Terbuka dinilai relevan.
Sebagai penutup, Sarkowi menyoroti peran sekolah swasta yang selama ini menjadi penampung alternatif bagi siswa yang tidak tertampung di negeri.
Ia menegaskan perlunya keseimbangan kebijakan agar sekolah swasta tidak mengalami kekurangan murid.
“Kita tidak bisa menafikan sekolah swasta. Kalau semua ingin masuk negeri, bagaimana nasib sekolah swasta? Ini juga harus menjadi pertimbangan dalam merancang sistem penerimaan dan pemerataan pendidikan,” pungkasnya.
