Samarinda, Infosatu.co – Jalan nasional menuju Kutai Barat (Kubar) yang kondisinya kian parah membuat Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud meminta pemerintah pusat mengutamakan perbaikan jalan yang sudah ada ketimbang mengejar pembangunan ruas baru.
Menurutnya, kerusakan jalan menuju Kubar sudah terlalu parah. Padahal, ruas dari Kutai Kartanegara hingga Kutai Barat seluruhnya berstatus jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Dari Kutai Kartanegara ke Kutai Barat, seluruhnya jalan nasional. Sekarang rusaknya parah sekali,” ujarnya saat bertemu Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar dalam Konferensi Regional Teknik Jalan ke-16 di Balikpapan, Selasa, 6 Oktober 2026.
Data Pemprov Kaltim mencatat, panjang jalan nasional menuju Kubar mencapai 301,97 kilometer. Namun, tingkat kemantapan jalan hingga semester II 2025 baru mencapai 65,45 persen. Artinya, masih ada 34,55 persen ruas jalan yang kondisinya belum mantap.
Harum, sapaan akrabnya menilai keterbatasan anggaran seharusnya tidak menjadi alasan untuk membiarkan jalan yang sudah ada semakin rusak. Ia bahkan menyebut pembangunan jalan baru tidak menjadi persoalan jika pemerintah pusat lebih dulu memastikan jalan eksisting terawat.
“Tidak apa-apa kita tidak dibuatkan jalan baru, asal jalan eksisting dirawat, dipelihara dan segera diperbaiki kalau ada yang rusak,” tegasnya.
Ia mengingatkan kondisi di Kubar jangan sampai terus berlarut. Sebab, jalan yang tidak dibangun baru sekaligus tidak mendapat perbaikan pada ruas lama justru semakin menyulitkan masyarakat.
Sorotan serupa disampaikan Harum untuk jalur Bontang–Kutai Timur hingga sebagian ruas Kutai Timur–Berau. Kondisinya disebut sudah membahayakan pengguna jalan.
“Bontang–Kutai Timur jalannya sudah bukan retak buaya lagi, tapi sudah berlubang-lubang. Ini berpotensi besar menyebabkan kecelakaan,” ucapnya.
Kaltim Tawarkan Patungan
Di tengah keterbatasan anggaran pemerintah pusat, Harum menawarkan pola pembiayaan bersama untuk menangani ruas jalan yang belum berstatus nasional. Salah satunya jalur Sotek di Penajam Paser Utara (PPU) menuju Bongan di Kutai Barat sepanjang sekitar 88 kilometer.
Ruas tersebut dinilai strategis karena dapat memangkas jarak perjalanan dari Kubar menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga ratusan kilometer.
Ia menyebut pola pembiayaan bersama antara APBD dan APBN bukan hal baru bagi Kaltim. Skema serupa telah diterapkan dalam penanganan jalur Kutai Barat–Mahakam Ulu.
“Kalau jalannya baik, yang jauh-jauh akan terasa dekat. Tapi kalau jalannya rusak, jangankan yang jauh, yang dekat pun tak sampai-sampai,” katanya.
Desakan tersebut mendapat respons dari Roy Rizali Anwar. Kementerian PU akan meminta BBPJN berkoordinasi dengan direktorat terkait dan pemerintah daerah untuk mencari strategi percepatan penanganan.
“Kita akan coba cari strategi untuk mempercepat pelaksanaannya. Kita akan tugaskan Balai Jalan (BBPJN) untuk melakukan kolaborasi percepatan pembangunan dengan direktorat terkait dan pemerintah daerah guna menyiapkan alokasi anggaran untuk percepatan pembangunannya,” tuturnya.
