Samarinda, infosatu.co – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Percepatan pembangunan ini dilakukan melalui mekanisme Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi.
Langkah ini diambil untuk mengatasi keterbatasan anggaran di tingkat kabupaten dalam membiayai proyek-proyek strategis.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Bupati Kukar.
Pertemuan itu dilakukan untuk membahas kebutuhan pembangunan infrastruktur yang mendesak.
Beberapa proyek prioritas yang diusulkan antara lain pembangunan jalan penghubung antar kabupaten.
Seperti jalur Kukar-Kutai Barat dan Kukar-Kutai Timur di daerah Muara Ancalong, Kukar-Samarinda melalui jalur Lok Bahu-Jongkang.
“Kami telah menerima arahan dari Bupati terkait program-program yang perlu diperjuangkan,” katanya.
“Termasuk masalah pengelolaan sampah yang membutuhkan dukungan anggaran besar dari APBD provinsi,” ujar Firnadi Ikhsan saat ditemui di ruangannya, pada Jumat, 16 Mei 2025.
Selain itu, DPRD Kaltim juga menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihan, seperti kebutuhan sarana dan prasarana di bidang perikanan, pertanian, perkebunan, dan peternakan.
Lebih lanjut, Firnadi Ikhsan menekankan pentingnya mengarahkan masyarakat untuk memenuhi persyaratan dalam mengakses bantuan keuangan maupun belanja hibah dari APBD provinsi.
“Harapannya, pada tahun 2026 nanti, lebih banyak program yang bisa kita bantu melalui APBD provinsi, dengan masyarakat yang sudah menyesuaikan diri dengan model penganggaran ini,” ungkap Ketua Fraksi PKS itu.
Selain itu, keberhasilan pembangunan infrastruktur bukan hanya dilihat dari jumlah proyek yang selesai, tetapi dari kebermanfaatannya dalam jangka panjang bagi mobilitas, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di pelosok.
Firnadi Ikhsan juga menekankan pentingnya pengalokasian anggaran daerah secara proporsional. Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus mendapatkan porsi anggaran yang signifikan dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial atau hiburan sesaat.
“Porsi anggaran untuk pembangunan infrastruktur harus lebih besar daripada untuk hiburan sesaat. Kita perlu memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah yang selama ini tertinggal,” pungkas Firnad
