Bontang, infosatu.co – Persoalan keseimbangan antara sekolah negeri dan swasta menjadi perhatian dalam audiensi Komisi Gabungan DPRD Kota Bontang bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bontang, Selasa, 12 Mei 2026.
Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang Rustam mengusulkan agar pemerintah daerah tidak lagi menambah rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri demi menjaga keberlangsungan sekolah swasta di Kota Bontang.
Menurutnya, peningkatan kapasitas sekolah negeri tanpa pengendalian justru berpotensi membuat sekolah swasta kehilangan peserta didik dan berdampak terhadap nasib para guru.
“Jangan lagi menambah rombel. Penduduk kita sekitar 197 ribu, sementara jumlah siswa yang keluar setiap tahun juga tidak terlalu banyak. Kalau sekolah negeri terus ditambah kapasitasnya, sekolah swasta nanti bisa kehilangan murid,” ujarnya.
Rustam mengatakan DPRD selama ini tetap berkomitmen mempertahankan alokasi mandatory spending sektor pendidikan minimal 20 persen dari APBD, bahkan dalam beberapa tahun angkanya disebut melebihi ketentuan tersebut.
Namun, ia mengingatkan penggunaan anggaran pendidikan juga harus mempertimbangkan keberlangsungan seluruh ekosistem pendidikan, termasuk sekolah swasta.
“Kalau anggaran pendidikan hanya fokus membangun sekolah negeri, nanti yang menjadi polemik sekolah swasta. Mereka juga harus tetap hidup,” katanya.
Ia mencontohkan saat DPRD melakukan inspeksi mendadak ke SMP Negeri 7 Bontang, masih ditemukan fasilitas belajar yang perlu pembenahan seperti meja dan kursi model lama.
Karena itu, menurutnya, peningkatan kualitas fasilitas sekolah yang sudah ada lebih penting dibanding terus menambah kapasitas baru.
“Jangan juga kita terus membangun atau menambah kapasitas sekolah tapi akhirnya tidak diminati atau justru mematikan sekolah swasta,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua PGRI Kota Bontang Saparudin menyampaikan pihaknya mendukung langkah pembatasan penerimaan siswa di sekolah negeri agar keberlangsungan sekolah swasta tetap terjaga.
Menurutnya, apabila sekolah negeri menerima siswa secara berlebihan, maka sekolah swasta akan kesulitan mendapatkan peserta didik baru setiap tahun ajaran.
“Kalau sekolah negeri tidak dibatasi penerimaannya, sekolah swasta tidak bisa hidup. Ini juga menyangkut nasib piring nasi guru-guru swasta,” katanya.
Ia menilai keberadaan sekolah swasta tetap menjadi bagian penting dalam mendukung sistem pendidikan di Kota Bontang sehingga perlu mendapat perlindungan melalui kebijakan pemerintah daerah.
Dalam audiensi tersebut, persoalan kesejahteraan guru swasta juga turut menjadi perhatian karena keberlangsungan sekolah dinilai berpengaruh langsung terhadap stabilitas tenaga pendidik di sektor pendidikan swasta. (Adv)
