Samarinda, infosatu.co – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, kembali menyoroti minimnya pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Sangkulirang Seberang, Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Agusriansyah mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk segera merealisasikan pembangunan jalan dan aliran listrik di sejumlah desa terpencil, seperti Mandu Dalam, Mandu Pantai Lestari, Saka, dan Kesandaran.
“Lucu rasanya ketika negara sudah merdeka lebih dari tujuh puluh tahun, tapi masih ada warga yang hidup tanpa listrik,” ujar Legislator PKS tersebut, Senin, 2 Juni 2025.
Menurutnya, janji-janji pembangunan yang pernah disampaikan saat masa kampanye gubernur hingga anggota legislatif pusat masih sebatas retorika.
“Waktu Pak Gubernur mencalonkan diri, beliau menyatakan kawasan Sangkulirang Seberang akan jadi prioritas. Tapi sampai sekarang masyarakat masih hidup dalam keterbatasan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa memang sudah ada langkah awal seperti survei lokasi oleh Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Kutai Timur bersama PLN dan perusahaan milik kabupaten (PMK), namun menurutnya itu belum cukup.
Intervensi nyata dan dukungan anggaran dari pemerintah provinsi dan Kementerian ESDM dianggap sangat mendesak.
“Saya sudah konfirmasi ke bagian SDA Kutim. Mereka sudah turun ke lapangan bersama PLN dan PMK,” katanya.
“Tapi itu baru tahap awal. Pemerintah provinsi harus hadir lebih kuat, mendorong agar Kementerian ESDM mengalokasikan anggaran prioritas untuk wilayah ini,” katanya menegaskan.
Agusriansyah menyoroti betapa ironisnya, di tengah kemajuan digital dan modernisasi perkotaan, masih ada daerah yang belum merasakan kebutuhan dasar seperti listrik dan jalan.
Ia menilai keterisolasian ini sebagai bentuk ketimpangan sistemik dalam pemerataan pembangunan.
Buruknya akses jalan di Sangkulirang Seberang, menurutnya, juga telah menghambat kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat.
“Ini bukan daerah terpencil secara geografis, tapi karena jalannya rusak dan listrik belum masuk, masyarakat jadi terhambat dalam segala hal,” ujarnya.
Ia pun menegaskan bahwa ketertinggalan infrastruktur ini tidak boleh dibiarkan menjadi luka kronis dalam peta pembangunan Kalimantan Timur.
“Pembangunan tidak boleh hanya berhenti di wilayah-wilayah yang telah maju, sementara kawasan pinggiran terus menunggu giliran yang tak kunjung datang,” tambahnya.
Sebagai penutup, Agusriansyah menyerukan agar pemerintah benar-benar hadir bukan hanya sebagai pengatur, tapi juga pelaksana yang adil.
“Jangan tunggu suara rakyat jadi jeritan. Pemerintah harus bertindak cepat dan nyata,” pungkasnya.
