Samarinda, Infosatu.co – Tepian Sungai Mahakam menyimpan potensi lebih dari sekadar jalur transportasi dan aktivitas perdagangan. Dengan penataan yang tepat, kawasan tersebut dapat berkembang menjadi ruang ekonomi, destinasi wisata, sekaligus ruang publik yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Potensi inilah yang ingin dioptimalkan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, melalui pengembangan Dermaga Harapan Baru di Samarinda Seberang menjadi kawasan terpadu bertajuk Harapan Baru Fishery and Waterfront Hub.
Gagasan tersebut dibahas dalam rapat lanjutan pemaparan konsep Detail Engineering Design (DED) Dermaga Harapan Baru yang dipimpin Wali Kota Samarinda Andi Harun, di Ruang Rapat Wali Kota, Lantai II Balai Kota Samarinda, Kamis, 5 November 2026.
Dalam pertemuan tersebut, konsultan mempresentasikan desain terbaru yang telah disesuaikan dengan sejumlah masukan pada pembahasan sebelumnya, 16 September 2026.
Andi Harun menegaskan, pengembangan kawasan harus didasarkan pada perencanaan matang dan perhitungan manfaat yang terukur.
“Kita tidak ingin pembangunan hanya berorientasi pada bentuk fisik atau tampilan desain. Setiap investasi harus dihitung secara cermat, mulai dari biaya pembangunan, operasional, hingga potensi manfaat ekonomi yang bisa dihasilkan dalam jangka panjang,” ungkapnya.
Menurut Andi Harun, kelayakan investasi menjadi salah satu pertimbangan utama sebelum rencana tersebut memasuki tahap pelaksanaan.
Ia menegaskan pemerintah harus memastikan besarnya anggaran yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat pelayanan publik dan potensi pendapatan kawasan.
“Kalau nilai ekonomisnya bagus, masih mungkin kita bangun. Tetapi kalau secara hitungan sudah nyata bahwa investasi yang kita keluarkan cukup besar, sementara pendapatannya tidak sebanding, tentu harus kita pertimbangkan,” tegas Andi Harun.
Dalam konsep pengembangan tersebut, kawasan Harapan Baru diarahkan untuk mengintegrasikan aktivitas perikanan, bongkar muat hasil tangkapan, kuliner, pariwisata sungai, dan ruang publik.
Andi Harun meminta setiap fungsi ditempatkan berdasarkan zonasi yang jelas agar tidak saling mengganggu. Area bongkar muat ikan, misalnya, harus dipisahkan dari kawasan restoran dan rekreasi sehingga kegiatan ekonomi perikanan tetap berjalan tanpa mengurangi kenyamanan pengunjung.
“Saya ingin kawasan ini nantinya menjadi teras baru Samarinda di Samarinda Seberang. Bukan sekadar dermaga, tetapi kawasan yang memiliki daya tarik dengan mengembangkan potensi perikanan, kuliner, pariwisata sungai, dan ruang publik di tepian Mahakam. Seluruh fungsi itu harus ditata dengan zonasi yang jelas agar tidak saling berbenturan,” jelas Andi Harun.
Untuk memperkuat daya tarik wisata, Andi Harun juga mengusulkan pengembangan wisata susur Sungai Mahakam dengan memanfaatkan kapal tambangan yang dapat didesain menjadi kapal wisata dalam beberapa pilihan kapasitas penumpang.
Ia mencontohkan kawasan Clarke Quay di Singapura sebagai salah satu referensi penataan tepian sungai yang memadukan wisata, kuliner, dan ruang publik.
“Potensi Sungai Mahakam harus kita manfaatkan lebih optimal. Wisata susur sungai bisa menjadi salah satu daya tarik baru, tetapi fasilitasnya harus disiapkan secara khusus, termasuk dermaga untuk menaikkan dan menurunkan penumpang agar tidak bercampur dengan aktivitas perikanan,” ujar Andi Harun.
Dari sisi pembiayaan, Andi Harun mendorong pola pengembangan yang membuka ruang partisipasi dunia usaha. Pemerintah daerah dapat memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, seperti akses kawasan, penataan lingkungan, dan fasilitas dermaga.
Sementara itu, fasilitas komersial seperti restoran, pusat kuliner, dan bangunan usaha lainnya dapat ditawarkan kepada investor atau pihak swasta yang berminat bekerja sama.
“Kalau memang ada peluang bisnis dan pihak yang berminat, kenapa semuanya harus menggunakan APBD? Kita bisa membuka ruang bagi pihak ketiga untuk ikut berinvestasi, terutama pada fasilitas-fasilitas komersial. Pemerintah fokus pada infrastruktur dasarnya, sementara pengembangan usaha bisa melibatkan pihak swasta,” katanya.
Penyempurnaan konsep DED selanjutnya akan dikaji bersama perangkat daerah terkait, meliputi Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan, serta Kecamatan Loa Janan Ilir. Sejumlah aspek yang perlu dimatangkan mencakup penataan zonasi, kesiapan lahan, kebutuhan fasilitas, dan keterpaduan fungsi kawasan.
“Kita ingin pembangunan ini benar-benar memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Harapan Baru harus menjadi kawasan yang hidup, produktif, dan mampu menggerakkan ekonomi lokal dengan tetap memperhatikan kenyamanan serta kepentingan publik,” tutup Andi Harun. (ADV)
