Samarinda, Infosatu.co – Kebutuhan tenaga pendidik di Kota Samarinda masih jauh dari kata cukup. Hingga penghujung 2026, ratusan posisi guru belum terisi, memicu kekhawatiran terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah, terutama di tingkat dasar.
Kondisi ini diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda Ibnu Araby, setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPRD Samarinda, Selasa 5 Mei 2026.
Ia menyebutkan, berdasarkan proyeksi hingga akhir tahun, Samarinda masih menghadapi defisit sekitar 700-an tenaga guru. Kekurangan tersebut terjadi secara bertahap, seiring adanya tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun maupun tidak lagi aktif mengajar.
“Kalau kita akumulasi sampai akhir tahun ini, kebutuhan guru yang belum terpenuhi masih di kisaran ratusan orang,” ujarnya.
Meski kekosongan tersebut sementara tertutupi oleh tenaga honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Ibnu menilai kondisi ini belum sepenuhnya ideal. Salah satu persoalan utama justru terletak pada distribusi guru yang belum merata.
Ia menyoroti bahwa kebutuhan paling krusial saat ini bukan hanya guru mata pelajaran, melainkan guru kelas yang berperan mendampingi siswa secara penuh selama proses belajar.
“Guru kelas ini sangat vital. Kalau tidak ada, otomatis satu kelas bisa kehilangan pendamping utama dalam kegiatan belajar,” jelasnya.
Menurutnya, peran guru kelas tidak bisa digantikan secara parsial seperti guru mata pelajaran, karena mereka menjadi ujung tombak dalam mengelola kegiatan belajar siswa sehari-hari.
Di sisi lain, upaya pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan tersebut masih terkendala sejumlah faktor, mulai dari keterbatasan anggaran hingga regulasi pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Kami di daerah tentu ingin memenuhi kebutuhan ini, tapi ada aturan dan keterbatasan yang harus diikuti,” katanya.
Sementara itu, sekolah-sekolah tetap dituntut menjalankan kegiatan belajar mengajar secara optimal, meskipun jumlah tenaga pendidik terus mengalami penyusutan.
Untuk mengatasi persoalan ini, Disdikbud Samarinda terus melakukan pemetaan kebutuhan guru di seluruh satuan pendidikan. Langkah ini dilakukan sebagai dasar dalam mengusulkan formasi baru sekaligus penempatan tenaga pendidik yang lebih tepat sasaran.
Ibnu berharap pemerintah pusat dapat memberikan ruang kebijakan yang lebih fleksibel agar daerah bisa lebih cepat mengatasi kekurangan guru, terutama untuk mengisi kekosongan mendadak di sekolah.
“Kami berharap ada kebijakan yang bisa mempercepat pemenuhan kebutuhan guru di daerah,” pungkasnya.
