Samarinda, infosatu.co – Realisasi penerimaan gaji bagi ribuan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kalimantan Timur mengalami keterlambatan untuk alokasi bulan Januari 2024.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan bahwa tertundanya pencairan gaji bagi para abdi negara itu dampak dari perubahan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) RI yang diluncurkan oleh Kementerian PAN-RB.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa permasalahan tersebut segera dituntaskan selambat-lambatnya pada pekan ini.
“Kami mohon maaf kepada seluruh ASN yang mengalami keterlambatan gaji. Ini bukan karena ketidakmampuan kami, tetapi karena ada perubahan sistem yang harus kami ikuti,” katanya, Senin (8/1/2024).
Dengan perubahan SIPD, pihak Pemkot Samarinda harus melakukan mutasi data dari sistem lama ke yang baru. Proses tersebut membutuhkan waktu dan koordinasi yang intensif dengan pihak terkait.
“Kami akan berupaya maksimal untuk mempercepat proses mutasi data tersebut agar gaji pegawai dapat segera dibayarkan. Semoga, tidak ada lagi kendala teknis yang menghambat pembayaran gaji pegawai,” tuturnya.
Sembari menunggu mutasi data para perubahan sistem, Andi Harun menginstruksikan pembayaran gaji ASN untuk bulan Januari 2024 direalisasikan secara manual. Perintah itu telah disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah Samarida.
Permintaan ini sebagai jalan tengah untuk mempercepat para abdi negara menerima gaji yang menjadi haknya.
“Kalau menunggu itu pasti makan waktu lagi, tetapi ketersediaan uang kita sangat sehat, sangat cukup. Ini hanya menyangkut teknis pembayaran,” katanya.
Pada prinsipnya, Wali Kota Samarinda tidak ingin permasalahan tersebut berlarut.
“Oleh karena itu, minggu yang kemarin saya sudah perintahkan sekda dan kepala BKD untuk khusus bulan ini agar tidak perlu menunggu selesainya mutasi data dari sistem lama ke sistem baru SIPD itu, maka dilakukan secara manual,” ujarnya.
Andi Harun berharap dengan cara ini, gaji ASN Pemkot Samarinda bisa segera cair dan tidak menimbulkan keresahan di kalangan pegawai pemerintahan.
