Jakarta, infosatu.co – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menegaskan pembangunan pendidikan untuk buffer zone (kawasan penyangga) Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak boleh ditinggalkan.
Akmal meminta rencana pembangunan dan kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim harus bergerak selaras dengan kabupaten dan kota.
“Tentu kolaborasi harus kita lakukan. Bukan hanya dengan kabupaten dan kota, tetapi juga pusat. Salah satunya kolaborasi dan sinergi dengan wakil rakyat kita di Senayan,” kata Akmal.
Penegasan itu disampaikannya saat menerima audiensi Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian di ruang kerjanya, Senin (6/11/2023).
“Kami berdiskusi tentang pembangunan pendidikan untuk kawasan penyangga IKN. Pada saatnya, semua wilayah Kaltim akan menjadi penyangga IKN,” ungkapnya.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini mengapresiasi perhatian dari Hetifah terhadap pembangunan sumber daya manusia di Kaltim.
Dalam kesempatan itu, Hetifah menyatakan bangga dapat berdiskusi secara langsung dengan Akmal. Meski bertugas dalam masa transisi, yakni hanya selama satu tahun, menurutnya Akmal memiliki perhatian yang sangat serius dalam membangun Kaltim.
“Bukan berarti karena transisi tidak usah membuat kebijakan yang penting. Justru di masa transisi ini menjadi kesempatan untuk membuat fondasi atau kebijakan penting berbasis data dan fakta,” tegasnya.
Terlebih, dalam kapasitasnya sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal juga sudah menerapkan data berbasis desa dengan data yang presisi.
“Dengan basis data presisi itu bisa terlihat siapa yang paling berhak diberikan beasiswa. Siapa yang putus sekolah, siapa menganggur dan seterusnya,” Hetifah menyebutkan.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan sejumlah rekomendasi yang dihasilkan dari Rembug Pendidikan beberapa waktu lalu.
“Kebijakan pendidikan harus sejalan antara daerah dan pusat. Misal soal sarana dan prasarana, kesejahteraan guru, anak didik dan lainnya,” pungkasnya.
