infosatu.co
DPRD KALTIMPOLITIK

Artya Fathra Martin : Pemerintah Harus Lakukan Normalisasi Sungai Karang Mumus, Atasi Banjir

Penulis : M. Sukri

Samarinda,infosatu.co– Dalam musibah banjir di Samarinda dan banyaknya  rumah warga terendam air dan bahkan jalur APT Pranoto tergangu karena banjir yang cukup tinggi. Hal ini membuat semua anggota DPRD Provinsi Kaltim bersuara dan bahkan fraksi partai Nasdem-PPP, menggiring pembentukan pansus tentang banjir

Menurut Artya Fathra Martin Ketua Fraksi Hanura DPRD Kaltim, meminta kepada pemerintah khususnya Wali kota Samarinda Syaharie Jaang  dan Gubernur Kaltim Isran Noor, agar bisa mengambil langkah-langka strategis melakukan proyek normalisasi Sungai Karang Mumus.

“Dalam melihat kondisi seperti banjir yang terjadi saat ini di beberapa kota dan salah satunya Kota Samarinda sebagai ibukota provinsi, maka harus bisa bergerak cepat dengan melakukan normalisasi sungai dan ini tentu perlu biaya sangat besar namun ini harus bisa dilakukan pemerintah,”kata Artya kepada awak media usai sidang paripurna, Senin (17/6/2019)

Lebih lanjut, kata Artya, normalisasi Sungai Karang Mumus ini bisa dilakukan lebih efektif,sehingga pelaksanaannya bertahap untuk bisa kita kerjakan. Mulai dari titik-titik pendangkalan dan penyempitan alur sungai, yakni dari belakang Pasar Segiri sampai ke Jembatan Jalan  Gelatik, kemudian dari Jalan Gelatik sampai Jalan PM Noor, dan terakhir menuju Bendungan Benanga Lempake Samarinda Utara,” tegasnya

Selain kita tahu, bahwa genangan banjir di Samarinda yang cukup lama, bahkan sampai satu minggu walaupun tidak ada hujan dari sini menunjukkan bahwa air tidak lancar mengalir ke muara sungai karena adanya pendangkalan dan penyempitan sungai

“Kalau normalisasi sungai bisa kita dilakukan, saya, sangat yakin bahwa bencana banjir seperti ini tidak terulang kembali.Makanya Fraksi Hanura, meminta komitmen Gubernur Kaltim dan Walikota Samarinda, agar serius menangani banjir,“bebernya

Related posts

Banggar DPRD Kaltim Soroti Kinerja PAD dan Belanja, Dorong Inovasi Pengelolaan Aset Daerah

Emmy Haryanti

Silpa APBD Kaltim Rp2,59 Triliun, DPRD: Ingat Hak Masyarakat Jangan Tertahan

Adi Rizki Ramadhan

DPRD Kaltim Ingatkan Sinergitas Eksekutif-Legislatif Jelang APBD 2026

Adi Rizki Ramadhan

You cannot copy content of this page